Wilayah Transmigrasi Terbit Sertifikat Prona Malah Dijadikan Perkebunan Sawit

Oleh Naco
01 September 2020 - 09:16 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyayangkan lahan yang diterbitkan sertifikat dari program prona malah kini jadi areal perkebunan kelapa sawit.

"Saya sangat menyayangkan di wilayah transmigrasi seperti di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi tahun 2015 digarap jadi perkebunan sawit, padahal di situ ada terbit sertifikat prona namun telah diperjual belikan," ucap Abadi, Selasa, 1 September 2020.

Abadi menegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara tegas meminta, kepada seluruh penerima Sertifikat Hak Milik (SHM) dari semua bidang, agar tidak memperjualbelikan areal itu.

Sebab itu merupakan salah satu langkah dalam program percepatan Reforma Agraria, yang tak lain bagian utama dari visi dan misi pemerintah pusat, bahwa kemanfaatan tanah harus memberikan kemakmuran dan ketenteraman bagi masyarakat.

Serta kementerian sudah mengintruksikan agar sertikat Prona tidak boleh dijual belikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 31 selama 15 tahun, kerena di dalam program sertifikat prona ada subsidi dari keuangan anggaran negara

Abadi menjelaskan program Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah.

Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah.

"Saya kira, Undang-Undang termasuk konstitusi memberikan kewenangan ini kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah melaksanakan hal ini. Jadi, Negara yang berdaulat terhadap tanah. Penegasan ini ingin membuktikan bahwa tidak ada yang boleh sengsara, tidak ada yang boleh susah, tidak ada yang boleh resah karena merasa tidak berhak menempati tanah yang sedang ditempatinya," tegasnya.

Bukan sebaliknya seperti yang terjadi di Dasa Kandan bahwa sebagian besar pemilik sertifikat prona justru belum pernah melihat bentuk sertifikat Prona tersebut tiba-tiba sebagian megetahui bahwa mereka memiliki sertifikat Prona yang telah di garap oleh perkebunan sawit perusahan.

"Jadi saya rasa hal seperti tidak benar dan dugaan ada pihak pihak yang bermain atas proses seperti ini jadi saya minta kepada kementrian agraria dan penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas permasalahan ini agar mengetahui siapa pelaku mafia tanah," tandasnya.

TAGS:

#Transmigrasi #Sertifikat #Sawit

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 02:00 WIB

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

19 April 2024 - 01:00 WIB

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanjmuda.

Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

18 April 2024 - 23:40 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

18 April 2024 - 23:30 WIB

Melalui penetapan tersebut, Rio memastikan penyidikan dari kasus Iptu AS ini sedang dalam tahap perampungan berkas di bawah penanganan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

18 April 2024 - 23:20 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggandeng para pendamping desa untuk membantu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah setempat mengurus legalitas badan usaha.

Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

18 April 2024 - 23:10 WIB

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan berbaikan dua jembatan penghubung antarkecamatanyang menjadi sendi aktivitas masyarakat setempat.

Pemkab Sukamara Maksimalkan Sumberdaya Petani untuk Pertanian Terintegrasi

18 April 2024 - 23:00 WIB

Melalui melalui konsep pertanian terintegrasi pendapatan petani bisa bertambah dengan memanfaatkan komoditi lainnya yang ditanam atau dikelola secara bersamaan dalam satuan lahan petani.

Anggota DPRD Harapkan Dinas Damkar Kedepan Lebih Baik Lagi

18 April 2024 - 22:50 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H Surianoor mengharapkan kedepannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Utara lebih baik lagi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Tuban Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia