Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bolmong Timur Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Masalah PAD Jadi Perbincangan Acara Coffee Morning Pemkab Katingan dengan DPRD

  • Oleh Abdul Gofur
  • 02 September 2020 - 15:55 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Masalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD menjadi perbicangan utama pada acara coffee morning antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan pihak legislatif atau DPRD Katingan, Rabu, 2 September 2020.

Acara yang berlangsung di pendopo rumah jabatan Bupati Katingan ini, selain dihadiri Bupati Sakariyas dan Wakil Bupati Sunardi Litang, juga dihadiri Sekda Katingan Nikodemus dan  seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. 

Sementara dari DPRD Katingan, hadir Ketua DPRD Marwan  Susanto, Wakil Ketua DPRD Nanang Surianyah dan belasan anggota dewan lainnya. 

Dalam kesempatan ini Bupati Sakariyas mengungkapkan bahwa selama pandemi Covid-19 ini pendapatan asli daerah Pemkab Katingan tidak maksimal.

Awalnya untuk tahun ini ditargetkan Rp 75 miliar. Namun karena pandemi Covid-19 targetnya diturunkan menjadi Rp 53 miliar per tahun.

Menurut Sakariyas, guna meningkatkan PAD ini salah satunya sektor retribusi pajak sarang burung walet. "Saya berharap anggota DPRD Kabupaten Katingan yang punya gedung walet serta pegawai di Pemkab Katingan ini bayar pajak sarang burung walet itu guna meningkatkan PAD kita, terutama pada pandemi Covid-19 ini,"  kata Bupati Katingan Sakariyas.

Sementara Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto menyambut baik acara coffee morning ini. Pasalnya selama 5 bulan terakhir ini baru kali ini kembali dilaksanakan coffee morning karena pandemi Covid-19 namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Terkait usaha dalam peningkatan PAD seperti yang diutarakan Bupati Sakariyas, Marwan Susanto mengatakan sejauh ini pihak legislatif beberapa kali melakukan monitoring dalam upaya peningkatan PAD.

"Meski target dalam posisi Rp 53 milyar dari awalnya Rp 72 milyar. DPRD  beberapa kali melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan berkaitan dengan pajak misalnya pajak air tanah di sejumlah perusahaan besar swasta," kara Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto. (ABDUL GOFUR/B-5)

Berita Terbaru