Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Petugas Coklit Ditolak Masuk, KPU dan Bawaslu Kobar Datangi Salah Satu Perkebunan Sawit di Desa Makarti Jaya

  • Oleh Wahyu Krida
  • 07 September 2020 - 14:15 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Lantaran berulang kali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bermaksud melakukan koordinasi terkait data pemilih di sebuah perusahaan sawit yang berlokasi di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan, Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ditolak untuk masuk ke dalam perkebunan tersebut, Senin, 7 September 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kobar mendatangi perkebunan dimaksud.

Ketua KPUD Kobar Chaidir menjelaskan untuk itulah pihaknya bersama Bawaslu Kobar hari ini bakal mendatangi perkebunan tersebut guna melakukan tugasnya melakukan koordinasi terkait data pemilih.

"Selain melakukan koordinasi data pemilih, bila memungkinkan akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data di perkebunan milik Sinar Mas tersebut," jelas Chaidir.

Lantaran, menurut Chaidir, alasan pihak perkebunan beberapa kali menolak petugas PPK dan PPS melalukan pendataan lantaran kawasan perkebunan itu sedang lockdown dampak covid-19.

"Waktu itu, pihak perusahaan tidak mengizinkan siapapun orang dari luar masuk ke kawasan perkebunan dengan kepentingan apapun, termasuk juga petugas kami," jelas Chaidir.

Menurut Chaidir, dari data yang ada terdapat sekitar 100 lebih warga desa  ber KTP Kobar di sekitar kebun yang belum terdata.

"Padahal coklit ini diperlukan untuk memverifikasi Data Pemilih Sementara (DPS) agar bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kepentingan Pemilu," jelas Chaidir.

Chaidir berharap, pihak perusahaan bisa mengerti lantaran pendataan ini diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan sesuai perintah UU.

"Bila kedatangan kami ini tetap mendapat penolakan, artinya mereka sudah melanggar undang-undang yang berlaku. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian dan Pemkab Kobar agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan," jelas Chaidir. (WAHYU KRIDA/B-5)

Berita Terbaru

Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

Dibutuhkan Rp253,9 Miliar Untuk Alkes RS Kelas B Wilayah Barat

  • 24 April 2024 - 18:30 WIB
Rapat Kerja Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Bahas 9 Isu Strategis

Rapat Kerja Komwil V Apeksi Regional Kalimantan Bahas 9 Isu Strategis

  • 24 April 2024 - 18:25 WIB
MAN Kapuas Gelar Pelepasan dan Perpisahan Peserta Didik Kelas XII

MAN Kapuas Gelar Pelepasan dan Perpisahan Peserta Didik Kelas XII

  • 24 April 2024 - 18:20 WIB
Kepala Dinkes Palangka Raya Mendorong Konsumsi Buah dan Sayur untuk Menghadapi Cuaca Ekstrem

Kepala Dinkes Palangka Raya Mendorong Konsumsi Buah dan Sayur untuk Menghadapi Cuaca Ekstrem

  • 24 April 2024 - 18:15 WIB
Pemprov Kalteng akan Bangun Universitas Unggulan Dianggarkan Rp550 Miliar Dibangun di Atas Lahan 10 Hektare

Pemprov Kalteng akan Bangun Universitas Unggulan Dianggarkan Rp550 Miliar Dibangun di Atas Lahan 10 Hektare

  • 24 April 2024 - 18:10 WIB
2023 Prelavansi Stunting di Kalteng Turun Segini

2023 Prelavansi Stunting di Kalteng Turun Segini

  • 24 April 2024 - 18:05 WIB
Suhaemi Ingatkan Kaidah dan Standar Kearsipan

Suhaemi Ingatkan Kaidah dan Standar Kearsipan

  • 24 April 2024 - 18:00 WIB
Rumah di Desa Sarapat Barito Timur Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik

Rumah di Desa Sarapat Barito Timur Ludes Terbakar Saat Ditinggal Pemilik

  • 24 April 2024 - 17:55 WIB
BPDPKS Dukung Petani Sawit Milenial

BPDPKS Dukung Petani Sawit Milenial

  • 24 April 2024 - 17:50 WIB
Peningkatan SDM Kearsipan Harus Berkesinambungan

Peningkatan SDM Kearsipan Harus Berkesinambungan

  • 24 April 2024 - 17:45 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri