Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Raja Ampat Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Wamen LHK dan Komisi IV DPR RI Kunjungi Lamandau Gali Info Soal Kinipan-PT SML, Ini Sejumlah Fakta yang Terungkap

  • Oleh Tim Borneonews
  • 10 September 2020 - 05:39 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong berkunjung ke Lamandau, Rabu 9 September 2020. Ia datang bersama rombongan termasuk mitra kerja KLHK yakni Komisi IV  DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dengan dua anggota lainnya yaitu Darori Wonodipuri dan Bambang Purwanto.

Kedatangan rombongan Wamen KLHK dan Komisi IV DPR RI tersebut merupakan respon dari adanya polemik yang sempat viral yakni sengketa antara warga yang mengatasnamakan masyarakat adat Laman Kinipan di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, yang menolak adanya aktivitas perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

Kunjungan rombongan Wamen LHK RI itu disambut Bupati Lamandau H Hendra Lesmana dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  pemkab Lamandau di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Lantang Torang, Komplek Perkantoran Bukit Hibul. 

Pada pemaparan dan dialog yang berlangsung di GPU Lantang Torang tersebut hadir juga sejumlah pihak seperti Camat Batang Kawa, Kepala Desa serta sejumlah masyarakat dari desa Kinipan, dan sejumlah masyarakat dari desa-desa lain di sekitar perusahaan. 

Dalam kesempatannya, bupati menjelaskan tentang kondisi yang ada di Lamandau saat ini. Ia juga memaparkan tentang status PT SML atas lahan yang digarap dari sudut pandang legalitasnya, termasuk berbagai langkah-langkah pemerintah daerah yang sudah dilakukan dalam upaya mengurai dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Di tempat yang sama, Kades Kinipan Wiliem Hengki juga menyampaikan poin yang ia sebut sebagai kesepakatan yang dibuat oleh tokoh masyarakat di desanya, yang antara lain adalah meminta PT SML menghentikan penggarapan lahan di Kinipan dan meminta pemerintah menetapkan hutan adat di desanya. "Tidak ada salahnya jika kami minta agar hutan yang ada di Kinipan ditetapkan sebagai Hutan Adat," ujarnya.

Namun demikian, usai Kades Kinipan selesai berbicara, salah satu warga desa Kinipan bernama Petua juga menyampaikan harapannya. Petua mewakili puluhan masyarakat yang pro kerjasama kemitraan melalui program plasma dengan perusahaan, merasa berhak menentukan nasibnya untuk memperbaiki perekonomian keluarga dengan cara bekerjasama melalui program kemitraan dengan perusahaan. 

"Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, bahwa tidak semua warga di Kinipan menolak (kerjasama kemitraan), bisa saya katakan mungkin 50-50 lah antara yang pro dan yang kontra ini. Kami yang pro kerjasama kemitraan program plasma juga mohon perlindungan. Kami juga sama-sama punya hak untuk hidup layak," katanya.

"Jual rotan sekarang sudah tidak laku, jual karet juga sama, jangan sampai kami juga menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga kami," lanjut pria yang mengenakan lawung khas Dayak itu. 

Petua juga menunjukkan map hijau yang didalamnya ia sebut sebagai bukti berisi tanda tangan warga Kinipan yang telah menyatakan kesiapannya bermitra dengan perusahaan sejak beberapa tahun silam. Usai ia bicara map itupun diberikan langsung kepada Wamen Alue Dohong dan rombongan yang hadir di depan forum. 

Berita Terbaru