"Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain," seperti dikutip dari surat Budi Hartono tersebut.

Postingan Peter Gontha itu lantas berkembang viral. Hingga berita ini ditulis, postingan soal surat Budi Hartono itu telah disukai oleh 3.497 warganet dan menuai 232 komentar.

Sebelumnya Anies Baswedan menyebutkan PSBB kembali diberlakukan karena semakin besarnya kasus positif Covid-19 di di DKI Jakarta dan kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Adapun Budi Hartono berpendapat pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta sudah terbukti tak efektif. Hal ini terlihat dari masih terus naiknya tingkat pertumbuhan efektif. "Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir-Chart B-DKI Jakarta)," demikian tertulis dalam suratnya.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Hal ini yang kemudian membuat kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

Oleh karena itu Budi Hartono menyarankan agar pemerintah Indonesia meniru Singapura yang membangun rumah sakit darurat di Port Singapore. RS dibangun dengan kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. 

Budi Hartono juga menyebutkan sejumlah hasil riset beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat tidak ingin PSBB kembali diberlakukan. 

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19," katanya.

Lembaga survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, menyebutkan lebih dari 80 persen masyarakat tidak menghendaki adanya PSBB kembali.

Bisnis mencoba menghubungi Arman W Hartono, anak dari Budi Hartono yang juga Wakil Direktur Utama BCA, tetapi tidak direspons. Begitu juga Staf Ahli Presiden Jokowi Dini Purwono juga tak membalas pesan singkat untuk meminta konfirmasi perihal surat tersebut.

(TERAS.ID)