Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Makassar Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Galian C Tak Berizin Berpotensi Rugikan Negara

  • Oleh Naco
  • 14 September 2020 - 16:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol yang membidangi urusan perizinan, menyebutkan ada indikasi kerugian negara akibat aktivitas penambangan galian C ilegal alias tak berizin.

Menurutnya, aktivitas itu tidak bisa dibiarkan, karena selain merugikan juga merusak lingkungan. Untuk itu diminta aparat bisa melakukan penertiban dan penindakan secara rutin.

"Karena kegiatan itu berdampak langsung terhadap kerusakan lahan yang dicadangkan untuk pemukiman perluasan kota," kata SP Lumban Gaol, Senin 14 September 2020.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, semua pihak harus peduli dan tidak bisa tutup mata terhadap kegiatan ilegal itu. Karena ada sejumlah wilayah yang kabarnya dijadikan tempat lokasi galian C saat ini sudah masuk dalam pencadangan wilayah pengembangan Sampit jangka panjang.  

Daerah yang mulai digali itu bermula dari km 9 - 70 Jalan Jenderal Sudirman. Padahal dalam desain tata ruang Kotim, km 9 - 15 diperuntukan untuk areal permukiman.

“Dan ini juga hilangnya sumber pendapatan daerah dari restribusi, artinya merugikan banyak sektor ini. Makanya kami mendorong agar yang ilegal ditertibkan semua,” tegasnya.

Ia mengakui tidak main-main jika memang indikasi ilegal itu. Selain ada pidananya juga, dia berharap agar dinas teknis agar aktif melakukan pengawasan. 

Gaol tidak memungkiri jika ada oknum yang bermain di belakang usaha galian C itu. Namun dia berharap siapapun yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal itu harus bertanggungjawab.

“Penekanan saya siapapun agar tidak melindungi usaha-usaha yang ilegal tersebut. Keberanian pengusaha galian c yang ilegal ini biasanya karena merasa ada oknum di belakangnya namun seolah-olah dibuat sulit membuktikannya, padahal sebenarnya sudah menjadi rahasia umum," tegasnya.

Menurutnya sepanjang kegiatan ini tidak bisa dihilangkan mustahil daerah mampu menggali PAD secara maksimal di sektor itu. (NACO/B-11)

Berita Terbaru