Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Wonogiri Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DKPP Ingatkan Perlunya Pemahaman Etika bagi Penyelenggara Pemilu

  • Oleh ANTARA
  • 16 September 2020 - 05:00 WIB

BORNEONEWS, Makassar  - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof Dr Muhammad mengatakan mengelola pilkada tidak hanya cukup pada pemahaman terkait regulasi namun diperlukan pemahaman pada prinsip etika dan perilaku.

“Mencermati situasi pandemi saat ini, ada perspektif yang harus perhatikan. Pertama, KPU, Bawaslu dan teman-teman penyelenggara di daerah itu tegak lurus dengan aturan," kata Muhammad pada Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berkualitas dan Berintegritas Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru” di Unhas, Selasa.

Muhammad menyampaikan agar menggunakan semua aturan yang ada sebagai acuan utama dan tidak lagi menafsirkan. "Kedua, prinsip etika, dijadikan sebagai kebutuhan. Kalau ada aturan sudah ada, dijalankan bukan karena untuk melepaskan kewajiban saja, tetapi dengan sungguh-sungguh untuk profesional,” lanjut Muhammad pada rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman Unhas dan tiga lembaga negara hari ini.

Ketua Bawaslu RI Abhan sebagai salah satu nara sumber menyampaikan terkait tantangan dan potensi pelanggaran pada Pilkada 2020.

Beberapa diantaranya adalah data pemilih kurang akurat, logistik kurang maksimal, partisipasi pemilih menurun, sampai pada potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pada setiap tahapan khususnya yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19.


"Dalam penyelenggaraan pilkada 2020, dibutuhkan kesiapan yang matang seperti kerangka hukum yang kuat, dukungan anggaran yang cukup, kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang, serta penerapan protokol COVID-19 yang ketat," jelas Abhan.

Komisioner KPU RI Pramono Uwaid Tanthowi dalam kesempatan itu menuturkan berbagai tantangan dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi dari beberapa aspek seperti dari sisi kualitas demokrasi.

Menurutnya, Pilkada 2020 dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan seperti kerangka hukum yang kokoh, dukungan politik yang luas serta penyesuaian pengaturan secara proporsional.

“Namun di atas itu semua, kita dituntut untuk memastikan kualitas demokrasi terjaga, namun pada saat yang bersamaan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat juga tetap terjaga,” kata Pramono.

Bupati Kabupaten Bone Dr H Andi Fashar Padjalangi menjelaskan terkait strategi calon tunggal dalam memenangkan Pilkada Serentak.

Berita Terbaru