Ini Penjelasan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup soal Hutan Adat

Oleh Testi Priscilla
17 September 2020 - 15:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Frasa Hutan Adat sedang ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan. Namun memang masih simpang siur pemahamannya. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto pun memberi penjelasan seputar itu.

"Fungsi kami di Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan adalah untuk melaksanakan reforma agraria perhutanan sosial, yaitu memberikan akses kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan melakukan pengukuhan hutan adat yang dikelola masyarakat," kata Bambang melalui siaran langsung di berbagai platform media sosial, Kamis, 17 September 2020.

Hal tersebut disampaikan Bambang saat menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Spesial "Indonesia Bicara" pada topik "Klaim Hutan Adat" pada Kamis, 17 September 2020 pukul 14.00 WIB.

Narasumber lainnya dalam kegiatan itu yakni Anggota Komisi IV DPR RI, H Sulaeman L Hamzah, Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, serta dua narasumber asal Kalimantan Tengah yaitu Ketua DPW Indonesia Hebat Bersatu atau IHB, Thoseng Asang dan Ketua YPPMMA-KT & Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kalteng, Simpun Sampurna, Bambang menjelaskannya dengan lugas.

"Jadi kalau skala lima jari, yang pertama ialah akses untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan antara pengusaha dengan masyarakat, dan pengakuan untuk hutan adat. Jadi pengakuan hutan adat adalah yang kelima dalam tugas kami," tutur Bambang.

Dalam melaksanakan tugas itu, pihaknya berpedoman pada UU yang digodok undang-undang dan diundang-undangkan pemerintah. Hutan adat bisa berada di hutan negara atau areal penggunaan lain atau APL.

"Mekanismenya tentunya bisa berbeda. Kalau itu berada di dalam kawasan hutan, tentunya masyarakat hukum adatnya itu diamanatkan dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, itu harus ditetapkan melalui perda. Lalu pasal 67 bahwa itu dikatakan masyarakat hukum adat itu dicirikan ada pemimpinnya, ada hukumnya, kemudian ada wilayahnya dan ada anggota komunitasnya," jelas Bambang.

Kemudian setelah ada MK 12, dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 dulu, sekarang nomor 21 tahun 2019 untuk pengakuan hutan adat.

"Sedangkan yang di APL itu menggunakan Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang tata cara untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Penetapannya sendiri adalah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/B-11)

TAGS:

#Hutan Adat #Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dislutkan Kalteng Sambut Baik Sertifikasi Elektronik Penanganan Ikan

26 April 2024 - 02:22 WIB

Langkah ini mempercepat proses sertifikasi sehingga tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan dalam menjalankan proses produksi usahanya.

Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah, Kepala BKD Kalteng Ingatkan Komitmen Reformasi Birokrasi

26 April 2024 - 02:00 WIB

Lisdamengajak semua ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab dalam membangun reformasi birokrasi.

Golkar Kalteng Perkuat Internal Partai untuk Hadapi Pilkada 2024

26 April 2024 - 01:41 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus. Sehingga, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi internal partai.

Kemenag Kotim Jadwalkan Keberangkatan 161 JCH ke Embarkasi Banjarmasin

26 April 2024 - 01:21 WIB

JCH Kotim akan mulai memasuki asrama UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 WITA.

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia