Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kab. Semarang Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPR RI Sarankan Hubungan Plasma Korporasi dan Masyarakat Kinipan Tetap Dilanjutkan

  • Oleh Testi Priscilla
  • 18 September 2020 - 08:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah mengatakan, beberapa waktu lalu, melakukan kunjungan langsung ke Desa Kinipan. Dia tidak sendiri karena didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Alue Dohong yang juga merupakan Putra Kalteng.

Hasil kunjungan ini menetapkan salah satunya yakni menyarankan agar hubungan "plasma" antara pihak korporasi dengan masyarakat di Kinipan tetap dilanjutkan.

"Saat itu kita memang menyepakati 3 hal, salah satunya terhadap klaim wilayah adat itu dapat diakomodir melalui skema hutan adat atau perhutanan sosial dengan mempertimbangkan aspirasi pada areal yang masih berhutan. Itu pasti ya," kata Sulaeman dalam live di berbagai platform media sosial pada Kamis, 17 September 2020.

Hal ini dikatakan Sulaeman dalam Dialog Spesial "Indonesia Bicara" pada topik "Klaim Hutan Adat" pada Kamis, 17 September 2020 pukul 14.00 WIB.

Dia menyampaikan itu bersama narasumber lain. Seperti Pakar Hukum Kehutanan, Sadino, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, serta dua narasumber asal Kalimantan Tengah yaitu Ketua DPW Indonesia Hebat Bersatu atau IHB, Thoeseng TT Asang dan Ketua YPPMMA-KT & Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kalteng, Simpun Sampurna.

"Lalu kesepakatan yang kedua ya itu tadi, terhadap masyarakat Desa Kinipan yang setuju dengan adanya plasma perkebunan sawit agar dapat diakomodir oleh korporasi dan dilanjutkan bagi yang sudah," tegasnya.

Kemudian yang ketiga, kalau ada masyarakat di luar Desa Kinipan yang telah melakukan kerja sama plasma kebun dengan koperasi tadi silakan untuk tetap diteruskan saja kerjasamanya dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPW Indonesia Hebat Bersatu atau IHB, Thoseng Asang sendiri mengklaim bahwa kondisi di Desa Kinipan saat ini sebenarnya aman-aman saja.

"Bahkan hasil investigasi kami, 90 persen lebih masyarakat di sana sebenarnya sudah pro dengan perusahaan. Artinya mereka mau bekerja sama dengan perusahaan dalam hal program plasma yang tidak ada tersentuh hutan adat," terang Thoeseng. (TESTI PRISCILLA/B-7)

Berita Terbaru