Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sumbawa Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ramai Pelanggaran Protokol Kesehatan, Perpu Pilkada 2020 Ditunggu

  • Oleh Teras.id
  • 20 September 2020 - 16:20 WIB

TEMPO.COJakarta - Masa pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada 2020 pada 4-6 September 2029 menjadi sorotan. Berlangsung di tengah pandemi virus corona, banyak kandidat diduga mengerahkan massa untuk mendampinginya mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat terjadi pelanggaran protokol kesehatan di 243 dari 270 daerah yang menggelar pilkada saat masa pendaftaran itu. Sementara KPU berdalih telah mengatur bahwa pendaftaran bapaslon hanya boleh dihadiri ketua dan sekretaris partai politik pengusung serta kandidat.

Komisioner KPU, Viryan Azis, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk memuat sanksi bagi peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

“Sebaiknya ditimbang pemerintah mengeluarkan perpu,” katanya dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 19 September 2020.

Viryan menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran menjadi polemik perihal siapa yang menangani. KPU, kata dia, fokus menerima pendaftaran.

Menurut Viryan, bapaslon yang masuk ke kantor KPU untuk mendaftar berjalan disiplin. Namun, kerumunan massa di luar yang mengantar bapaslon tersebut membuat resah. Pasalnya, pengaturan, sanksi, dan larangannya tidak jelas.

Ia berujar KPU sudah berikhtiar semampu mungkin melakukan adaptasi regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada di masa Covid-19. Namun, hal itu masih terbatas dengan regulasi undang-undang pemilihan yang ada masih dalam suasana normal.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo juga meminta pemerintah mengeluarkan perpu. Alasannya PKPU 10 Tahun 2020 tidak mengatur tentang sanksi tegas. Sementara PKPU merupakan produk turunan dari Undang-Undang Pilkada.

"Padahal sanksi menurut saya menjadi instrumen penting untuk mengendalikan pegendalian sosial tentang penyebaran Covid-19,” kata Ratna.

Setelah tahapan pendaftaran bapaslon terlewati, tantangan berikutnya adalah mengatur kerumunan saat masa kampanye dimulai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah PKPU 10 Tahun 2020 memperbolehkan menggelar konser musik. Sementar

Berita Terbaru