"Dengan harapan, masyarakat bisa membeli mobil baru. Dengan demikian pabrik-pabrik mobil dan komponen dapat bekerja penuh kembali," tambahnya.

Di sisi lain, Yannes pun menuturkan, PKB nol persen berdampak positif kepada masyarakat, dimana biaya yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan baru jadi turun dari harga normalnya.

Tapi, seberapa jauh harga dapat turun, merupakan salah satu permasalahan juga, karena harga akhir sebuah mobil merupakan gabungan dari banyak komponen biaya. Ia menjelaskan, secara kasar dapat digambarkan bahwa komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) sebuah kendaraan baru sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk berkisar antara 30-40 persen. Biaya marketing, biaya logistik-distribusi hingga margin ke diler sekitar 10 persen, margin laba perusahaan dan prinsipal berkisar 10-15 persen.

Dari margin tersebutlah industri manufaktur mengembalikan biaya investasinya hingga menganggarkan riset untuk produk terbarunya.

Jadi, total biaya langsung yang berhubungan dengan kendaraan yang dijual ada dikisaran 60 persen. Tiap industri otomotif pastinya relatif memiliki komposisi yang berbeda, menurut Yannes.

Relaksasi pajak

Lalu, pajak-pajak dari Pemerintah Pusat terkait kendaraan baru tersebut, mulai dari PPN 10 persen, PPnBM 10-125 persen, yang jika diasumsikan bahwa jenis kendaraan terlaku adalah mobil LCGC yang dikenakan PPnBM sebesar 15 persen.

Total sekitar 25 persen dari biaya yang dibebankan kepada sebuah kendaraan baru. Kemudian, pajak-pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari BBNKB sebesar 12,5 persen dan PKB (tahunan) sekitar 2 persen, ditambah pajak progresif 0,5 persen untuk setiap tambahan jumlah kepemilikan kendaraan atas nama sendiri.

Biaya lainnya, seperti SWDKLLJ, biaya administrasi, hingga denda pajak kendaraan bermotor bagi yang terlambat membayar tepat waktu. Total sekitar 14,5 persen dari biaya yang dibebankan kepada sebuah kendaraan baru.

"Dari gambaran kasar di atas dapat dilihat bahwa margin terbesar dari harga akhir sebuah kendaraan ada di komponen pajak yang ditarik oleh Kementerian Keuangan (sekitar 25 persen); pemerintah provinsi (sekitar 14,5 persen); margin laba perusahaan dan prinsipal (sekitar 10-15 persen); margin logistik-distribusi hingga margin ke dealer (sekitar 10 persen)," jelasnya.

Saat ini, akibat dari pandemi COVID-19 , pemerintah daerah pada umumnya sudah mulai melakukan program diskon PKB hingga 10 persen, diskon BBNKB-1 2,5 persen, bahkan diskon tunggakan PKB hingga 100 persen sampai Desember 2020.

Artinya, walaupun sejauh ini PKB dan BBNKB-1 menjadi salah satu sumber kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir di seluruh provinsi di Indonesia, tapi mereka sudah mulai melakukan relaksasi pajak hingga batas yang dinilai mungkin untuk dilakukan, mengingat pajak menjadi sumber PAD paling potensial untuk melangsungkan pembangunan daerah.

"Gagasan relaksasi pajak mobil baru 0 persen oleh Menteri Perindustrian sampai bulan Desember 2020 tentunya dapat menjadi sebuah harapan baru bagi upaya untuk memberikan harapan pada semua pelaku industri otomotif di Indonesia. Semoga termasuk pada PPN 10 persen dan PPnBM 10-125 persen," katanya.

ANTARA