Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sukabumi Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sidang MK, Pimpinan KPK Nilai Dewas Tidak Beri Hambatan

  • Oleh ANTARA
  • 23 September 2020 - 23:11 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai kehadiran Dewan Pengawas sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak menghambat pelaksanaan penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan.

"Terkait dengan penyadapan, ini dengan keberadaan Dewas apakah ada hambatan Sebetulnya sejauh ini kalau dianggap hambatan mungkin juga tidak karena semua permohonan penyadapan yang diajukan itu selalu disetujui oleh Dewas," ujar Alexander Marwata dalam sidang pengujian terakhir revisi Undang-Undang KPK yang digelar secara virtual oleh Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Rabu 23 September 2020.

Meski diakuinya waktu yang diperlukan sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan lebih lama, sejauh ini, disebutnya anggota Dewas tidak pernah menolak permintaan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang diajukan penyidik melalui pimpinan KPK.

Menurut Alexander Marwata, anggota Dewas KPK responsif dan memberikan persetujuan dengan cepat ketika penyidik mengajukan permohonan izin.

Namun, ia mengakui pernah terjadi penundaan hingga paling lama 24 jam setelah batas waktu pemberian izin. Namun terkait mekanisme baru pengajuan permohonan izin kepada Dewas menempatkan pimpinan KPK sekadar sebagai pengantar permohonan, ia menilai hal itu kurang tepat karena quality assurance menjadi berada di tangan Dewas.

"Bagi kami rasa-rasanya kok ya kurang tepat karena seharusnya quality assurance berbagai kegiatan di KPK menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi apakah ada kaitan dihilangkan-nya pasal penanggung jawab tertinggi KPK adalah pimpinan atau tidak saya kurang mengetahui," tuturnya.

Terkait pertanggungjawaban penyadapan, ia menjelaskan setiap periode penyadapan selesai, penyidik melaporkan perkembangan penyidikan kepada Dewas untuk meminta pendapat izin penyadapan perlu diperpanjang atau justru dihentikan saat tidak ditemukan tindak pidana korupsi.

Adapun pimpinan KPK dihadirkan sebagai pihak terkait untuk memberi keterangan tujuh perkara permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 yang di antaranya diajukan mantan pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi.

ANTARA

Berita Terbaru

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

Normalisasi Sungai Baamang Telah Sampai di Muara

  • 19 April 2024 - 15:50 WIB
PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

PKS Kalteng Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

  • 19 April 2024 - 15:40 WIB
DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

DPRD Kapuas Ikuti Bimtek Penerapan Perpres Nomor 5 Tahun 2023

  • 19 April 2024 - 15:30 WIB
Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

Dewan Dorong Pengembangan Museum di Kalteng

  • 19 April 2024 - 15:20 WIB
Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

Pemkab Gunung Mas Gelar Rakordalev Realisasi APBD Triwulan I TA 2024

  • 19 April 2024 - 15:10 WIB
Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

Duwel Rawing Nilai Pramuka Penting Untuk Membina Generasi Muda

  • 19 April 2024 - 15:00 WIB
Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

Korban Tragedi Desa Bangkal, Tuntut Sidang Adat Basara Hai

  • 19 April 2024 - 14:50 WIB
RSUD Palangka Raya Naik Kelas, Pj Wali Kota Minta Peningkatan Layanan

RSUD Palangka Raya Naik Kelas, Pj Wali Kota Minta Peningkatan Layanan

  • 19 April 2024 - 14:40 WIB
Pemprov Kalteng Siapkan 1000 KPR Subsidi untuk Guru

Pemprov Kalteng Siapkan 1000 KPR Subsidi untuk Guru

  • 19 April 2024 - 14:30 WIB
Pj Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Dukungan DPRD dalam Pengesahan Raperda

Pj Wali Kota Palangka Raya Apresiasi Dukungan DPRD dalam Pengesahan Raperda

  • 19 April 2024 - 14:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri