Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Ogan Komering Hulu Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Majelis Dzikir Hubbul Wathon Dukung Pemerintah Lanjutkan Pilkada

  • Oleh ANTARA
  • 24 September 2020 - 23:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) mendukung pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ketua Umum PB MDHW KH Musthofa Aqil Siroj dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, mengatakan, keputusan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pilkada serentak sudah melalui pertimbangan yang sangat mendalam dan matang karena ini merupakan sebuah proses berbangsa dan bernegara yang harus dilalui.

Pilkada merupakan proses demokrasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pemilihan pemimpin merupakan amanat dari konstitusi dan juga kewajiban sebagai umat. Hal itu tertuang dalam sebuah hadits yang menyebutkan,

"Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya," katanya.

"Dalam berpergian atau safar aja Rosul menyuruh kita memilih pemimpin apalagi ini dalam sebuah wilayah atau daerah yang sudah waktunya memilih pemimpin," kataya.

Hadits itu juga secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin.

Hadits ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok Muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang Muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.

"Apalagi dalam sistem Demokrasi di Indonesia, di mana pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat, waktunya juga, bahkan berapa kali memimpin juga sudah ditentukan UU. Jadi memilih pada waktu yang ditentukan itu juga sebuah kewajiban. Apalagi pilkada 2020 ini sebenarnya sudah ditunda kan dari September ke Desember 2020," ujarnya.

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI beserta penyelenggara Pemilu sudah sepakat untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020.

"Saya rasa para wakil rakyat di DPR yang diisi oleh tokoh dari berbagai kalangan ada dari NU, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok strategis lainnya sudah mempertimbangkan dengan matang terkait potensi resiko apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi," jelasnya.

Berita Terbaru