RKUHP Berpotensi Mengkriminalisasi Perempuan yang Melakukan Pengguguran Kandungan

Oleh Testi Priscilla
24 September 2020 - 19:51 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Margaretha Winda Febiana Karotina mengatakan Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP berpotensi mengkriminalisasi setiap perempuan yang melakukan pengguguran kandungan atau penghentian kehamilan termasuk dengan indikasi medis dan untuk korban perkosaan.

"RKUHP akan mengkriminalisasi seluruh bentuk penghentian kehamilan yang dilakukan oleh perempuan, termasuk yang berkesesuaian dengan bertentangan dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 61/2014 tentang kesehatan reproduksi, adanya pengecualian penghentian kehamilan untuk indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan dalam UU Kesehatan," kata Margaretha saat menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan diskusi virtual Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Kesetaraan Gender yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP, Rabu 23 September 2020 sore.

Sedangkan pengecualian pemidanaan dalam RKUHP ini menurut Margaretha hanya berlaku pada dokter yang melakukan aborsi tersebut.

"Pasal ini menempatkan perempuan hingga tidak memiliki posisi tawar. Disebutkan bahwa perempuan yang melakukan pengguguran kandungan baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan akan tetap dipidanakan," tuturnya.

Saat ini saja adanya banyak tekanan sosial terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan atau KTD.

Padahal penghentian kehamilan tidak bisa dihilangkan dalam dinamika masyarakat, akan tetapi stigma atas KTD membuat seorang perempuan tak jarang menempuh penghentian kehamilan yang tidak aman sebagai solusinya.

"Penghentian kehamilan dilarang, di sisi lain juga melarang adanya edukasi dan penyebaran informasi tentang alat pencegah kehamilan disebarluaskan yang tidak memiliki wewenang," tuturnya lagi.

Hal ini menurutnya jelas diskriminatif dan akan berpotensi mengkriminalisasi pasangan suami istri yang mengalami kegagalan kontrasepsi maupun remaja yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah atau kampus.

"Pasal ini sejak awal dirumuskan tidak mengalami perubahan, adanya keengganan dari pembuat kebijakan untuk membahas lebih mendalam terkait pasal ini. Keengganan tersebut akan semakin berbahaya untuk kesehatan dan masa depan perempuan," sesalnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)

TAGS:

#RKUHP #Perempuan

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Hibahkan Tanah Eks Lokalisasi, Bupati Kotim: Warga Tak Perlu Pikirkan Biaya Sertifikat

20 April 2024 - 16:00 WIB

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor akan hibahkan sekaligus menganggarkan biaya sertifikat tanah ekslokalisasi Kilometer 12 Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Ini Tujuan Dibangun Patung Pahlawan di Bundaran Besar Palangka Raya

20 April 2024 - 15:50 WIB

Bundaran Besar Palangka Raya dirancang dengan tata letak geometris yang menarik. Bundaran ini memiliki lingkaran besar di tengah dengan beberapa bagian jalan memancar keluar dari pusatnya, seperti sinar matahari bahkan terdapat menara seperti telawang.

Pesan Pj Bupati Kobar untuk Kartini Masa Kini

20 April 2024 - 15:40 WIB

Dalam memperingati Hari Kartini Tahun 2024 pada 21 April mendatang, rangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) seperti kegiatan hari ini, Sabtu, 20 April 2024.

Pj Bupati Lamandau Serahkan 500 Sertifikat Program PTSL

20 April 2024 - 15:30 WIB

Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menyerahkan 500 Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kecamatan Bulik, Kecamatan Delang, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Sematu Jaya dan Kecamatan Lamandau.

Warga Pulau Hanaut Selamatkan Bayi Kelasi Terjatuh dari Gendongan Induknya

20 April 2024 - 15:20 WIB

Warga Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyelamatkan seekor bayi kelasi yang jatuh dari gendongan induknya.

DPRD Minta Pemkab Kotim Dampingi Korban Asusila oleh Ayah Kandung

20 April 2024 - 15:10 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah meminta pemerintah daerah setempat melakukan pendampingan terhadap korban kasus asusila melibatkan anak di bawah umur di Kecamatan Kota Besi, yang dilakukan oleh ayah kandung mereka.

KPK sebut Nilai TPPU Eko Darmanto Capai Rp20 Miliar

20 April 2024 - 15:00 WIB

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai objek tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Eko Darmanto (ED), mencapai Rp20 miliar.

Perkuat Daya Saing Produk Dalam Negeri

20 April 2024 - 14:50 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ina Prayawati meminta khususnya kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri terutama yang berkaitan dengan elektronik.

Airlangga Ungkap Rencana Masdar Bangun PLTS 1,2 GW di IKN

20 April 2024 - 14:40 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Masdar, salah satu perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UAE) untuk berinvestasi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1,2 gigawatt (GW) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dewan Dorong Pengembangan Wisata Budaya di Kalteng

20 April 2024 - 14:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing medorong adanya upaya pengembangan wisata budaya di Kalteng oleh pemda baik provinsi, kabupaten dan kota.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Jembrana Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia