Para pengadu tersebut, kata Retno, menganggap bahwa kebijakan kuota dari Kemdikbud kurang sesuai dengan kebutuhan PJJ karena paket kuota internet yang diberikan kepada peserta didik PAUD adalah 20 GB per bulan, tetapi dari jumlah tersebut kuota umumnya hanya 5 GB dan 15 GB sisanya kuota belajar yang kurang banyak dimanfaatkan. Sementara, kuota untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.

Komisioner KPAI kemudian menggali usulan dari para pengadu berbasis pada kebutuhan riil, dan KPAI juga mencoba memberikan pilihan usulan agar memudahkan analisis kebutuhan kuota PJJ menurut para pengadu.

Dari hasil analisis KPAI terhadap kebutuhan riil para guru dan siswa tersebut, Retno menyebutkan bahwa sekitar 2 persen pengadu mengusulkan agar kuota umum menjadi 10 GB kuota dan kuota belajar 25 GB.

Kemudian sebanyak 8 persen pengadu menginginkan kuota umum menjadi 15 GB dan kuota belajar 20 GB. Berikutnya 26 persen menginginkan kuota umum menjadi 20 GB dan dan kuota belajar 15 GB, sedangkan mayoritas pengadu atau sebanyak 40 persen di antaranya mengusulkan seluruh kuota yang diberikan adalah kuota umum agar bisa lebih fleksibel.

Sementara itu, 16 persen sisanya mengusulkan lainnya, seperti untuk aplikasi WhatsApp saja, 35 GB untuk kuota belajar saja, kuota unlimited, 75 persen kuota umum dan 25 persen kuota belajar, 50 GB kuota umum dan 50 GB kuota belajar dan ada juga yang mengusulkan subsidi seluruh provider agar internet murah dapat digunakan oleh semua rakyat Indonesia.