Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Bangli Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Like Postingan Facebook Hendra Lesmana, 8 ASN Pemkab Lamandau Diproses Bawaslu Atas Dugaan Langgar Netralitas

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 01 Oktober 2020 - 14:20 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Sebanyak 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamandau diproses Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamandau. Bawaslu menilai mereka diduga melanggar netralitas ASN karena me-like postingan akun media sosial facebook milik Hendra Lesmana yang memuat tentang materi kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 2 H Sugianto Sabran - H Edy Pratowo.

"Ke-8 ASN kita proses atas dugaan melanggar netralitas. Mereka itu dengan rincian 5 orang berstatus PNS dan 3 lainnya berstatus pegawai honorer," kata Ketua Bawaslu Lamandau, Bedi Dahaban, Rabu 30 September 2020 malam. 

Bedi Dahaban menyebut, kedelapan orang ASN tersebut diduga melanggar aturan tentang netralitas ASN seperti paal 71 UU No.1/2015 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat ASN, dan Kades/sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Menurut Bedi, subjek hukum pasal tersebut salah satunya adalah Pejabat ASN. Mereka dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, seperti memberikan like, komentar dan bagi (membagikan postingan), dan seterusnya. 

"Kemudian pasal 4 PP 53/2010, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, serta Surat Edaran (SE) Menpan RB No.B/71/M.SM.00.00/2017, yang menyebutkan bahwa PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komen, dsb) atau menyebarkan gambar/foto paslon," sebutnya. 

Sementara itu, saat Bawaslu Lamandau menggelar kegiatan sosialisasi yang mengundang ormas dan media massa pada Rabu 30 September 2020, Koordinator divisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Lamandau, Musa Reban, menyebut bahwa berdasarkan proses pemeriksaan, ASN tersebut mengaku tidak tahu bahwa sikap bermedsosnya yakni me-like, komentar dan sejenisnya terhadap postingan medsos yang memuat materi kampanye itu adalah sesuatu yang dilarang bagi ASN.

"Rata-rata mereka (ASN) beralasan tidak tahu, mereka mengaku tidak tahu bahwa sikap bermedsosnya itu merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan netralitas ASN saat masa pemilu," kata Musa.

Adapun sanksi bagi ASN (PNS) yang diduga melanggar netralitas itu akan dijatuhkan oleh Komisi ASN, sedangkan bagi pegawai honorer merupakan sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK.

Terpisah, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2 Sugianto-Edy Kabupaten Lamandau, Fajrul Islami Akbar, mengapresiasi langkah yang diambil Bawaslu Lamandau dalam menegakan aturan Pilkada tersebut.

Di lain sisi, Fajrul menilai bahwa fenomena yang terjadi merupakan salah satu akibat dari masih minimnya sosialisasi dari berbagai pihak berkepentingan, utamanya dari penyelanggara pemilu yakni KPU dan juga Bawaslu.

Berita Terbaru