"Namun apabila ingin menghendaki jangka waktu yang lebih pendek, tentu cicilan akan berubah dan ada penyesuaian atau 'haircut' terhadap nilai tunai," ujar Hexana.

Terkait kebutuhan dana dalam rangka menyelamatkan seluruh pemegang polis, manajemen baru Jiwasraya dan konsultan independen sudah menghitungnya di mana kebutuhan dana tersebut mengacu pada total ekuitas Jiwasraya saat ini sebesar negatif Rp 37,4 triliun.

"Namun kami juga tetap memperhatikan kemampuan fiskal atau keuangan negara yang serba terbatas. Total penanaman modal yang dilakukan pemerintah selaku pemegang saham melalui BPUI adalah sebesar Rp 22 triliun. Dan ini perlu didahului oleh program penyelamatan Jiwasraya agar dana Rp 22 triliun tadi mencukupi untuk menyelesaikan semua permasalahan atau memenuhi semua kewajiban," katanya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, langkah penyelamatan polis melalui PMN ditujukan untuk mencegah kerugian lebih besar yang dialami Jiwasraya. Pemerintah selaku pemegang saham menunjukkan tanggung jawabnya namun di sisi lain juga menempuh jalur hukum kepada orang yang menyebabkan kerugian pada asuransi milik negara tersebut.

Di sisi lain untuk manajemennya, pemerintah saat ini memproses melalui jalur hukum. Di antaranya tuntutan aset dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sudah disita pemerintah yang nilainya sampai Rp 18 triliun.

"Nah itu urusan hukum dan itu kalau nanti diputuskan oleh hakim di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, akan masuk ke anggarannya pemerintah. Jadi artinya bahwa pemerintah di sisi lain bekerja juga dari sisi hukumnya," ujar Arya.

TERAS.ID