Serikat Buruh Ketenagalistrikan Ungkap Ancaman UU Cipta Kerja

Oleh Teras.id
08 Oktober 2020 - 10:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta -Serikat buruh di sektor ketenagalistrikan meminta Omnibus Law Undang-Undang disingkat UU Cipta Kerja dibatalkan.

"Presiden harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan Perpu yang menunda pemberlakukan Omnibus Law UU Cipta Kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Ketua Umum PP Indonesia Power PS Kuncoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Oktober 2020.

Kuncoro menilai, UU Cipta Kerja berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam Subklaster Ketenagalistrikan. Sebab, putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja.

"Hal ini akan berujung pada kenaikan tarif listrik ke masyarakat," ujarnya.

Ancaman lainnya di sektor ketenagalistrikan adalah dihapuskannya peran DPR, yaitu hak dalam konsultasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Kuncoro mengatakan hal ini menyalahi prinsip check and balance.

Selain itu, dihapusakannya hak konsultasi RUKN dapat mengakibatkan aspirasi dan peran masyarakat tidak tersalurkan. Sehingga perencanaan-perancanaan ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

RUKN juga berpena penting dalam penentuan harga listrik karena terkait dengan jenis energi primer yang digunakan pembangkit tenaga listrik. Campur tangan para wakil tangan dalam kebijakan energi primer menjadi sangat penting dalam pembahasan RUKN.

"Pada ujungnya tarif listrik akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat," ujarnya.

Ancaman berikutnya terkait masuknya Pasal 10 Ayat (2) tentang Unbundling sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Juga Pasal 11 Ayat (1) yang memperbolehkan badan usaha swasta dalam penyediaan listrik.

Menurut Kuncoro, hal ini menyalahi keputusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 bahwa ketentuan Pasal 10 dan 11 tidak memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan MK dalam putusan itu ialah Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (1) menghilangkan fungsi kontrol negara dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Indonesia, dan hilangnya kedaulatan energi bagi negara.

"Karena itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta omnibus law yang sudah disahkan segera dibatalkan. Terlebih lagi, beleid ini ditolak oleh banyak elemen masyarakat," ujar Kuncoro.

TERAS.ID

TAGS:

#Listrik #Buruh #UU Cipta Kerja

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Barito Selatan Jalin Kerjasama Dengan UGM

19 April 2024 - 13:30 WIB

Warga Diajak Meriahkan Festival Palangka Raya 2024

19 April 2024 - 13:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayu, mengajak seluruh warga untuk meriahkan Festival yang akan berlangsung pada 23-25 April 2024.

Dukcapil Kapuas Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Korban Kebakaran Pulau Mambulau

19 April 2024 - 13:10 WIB

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kapuas bergerak cepat untuk mencetak dan memberikan dokumen kependudukan bagi korban terdampak kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

AS Roma Lolos ke Semifinal Setelah Menang Agregat 3-1 Lawan AC Milan

19 April 2024 - 13:00 WIB

AS Roma lolos ke semifinal Liga Europa 2023/24 setelah menang 2-1 lawan AC Milan dalam pertandingan leg kedua perempat final di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari WIB.

Disdik Kalteng Perkuat Silaturahmi

19 April 2024 - 12:50 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng terus memperkuat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan kerjanya.

Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

19 April 2024 - 12:40 WIB

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

19 April 2024 - 12:30 WIB

Polsek Bukit Batu bekerja sama dengan Satlantas Polresta Palangka Raya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong melalui razia yang digelar di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

19 April 2024 - 12:20 WIB

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).

Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

19 April 2024 - 12:10 WIB

Pemko Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjalankan program pengelolaan sampah berbasis circular economy.

AS Veto Pengajuan Palestina Sebagai Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 12:00 WIB

Amerika Serikat (AS) pada Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada Berbasis Web & Mobile Apps

IT Konsultan Terbaik Indonesia