Kemenhub Siapkan 4 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Oleh Teras.id
09 Oktober 2020 - 12:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyiapkan aturan turunan dari Undang-undang atau UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan penyusunan aturan yang berbentuk peraturan pemerintah itu akan meliputi ketentuan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

"Dalam proses menindaklanjuti UU Cipta Kerja, dari 15 peraturan pemerintah yang akan disempurnakan dan/atau disusun, Kementerian Perhubungan merencanakan penyusunan empat RPP (rancangan peraturan pemerintah)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis petang, 8 Oktober 2020.

Keempat RPP ini mencakup tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang perkeretaapian. Kemudian, RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang lalu-lintas angkutan jalan, RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang pelayaran, dan RPP tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja bidang penerbangan.

Adita mengatakan UU Cipta Kerja telah menyempurnakan empat aturan di bidang transportasi. Di antaranya UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranan, UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan.

Ia meyakini undang-undang sapu jagat akan mendorong peningkatan iklim investasi di sektor transportasi. Musababnya, penyempurnaan berbagai undang-undang melalui sistem Omnibus Law akan memberikan kemudahan berusaha karena proses perizinan memjadi lebih sederhana.

"Ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional karena penyempurnaan regulasi tersebut mempermudah perizinan yang berbelit-belit dan mengharmonisasikan regulasi yang tumpang-tindih yang selama ini banyak dikeluhkan serta memberikan kepastian hukum,” katanya.

Adita menjelaskan, penyederhanaan regulasi akan berdampak pada proses perizinan yang lebih cepat, efisien, dan terukur. Dengan demikian, peluang penanam modal masuk semakin terbuka.

"Hal itu tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mendukung investasi yang dilakukan sektor swasta," ucapnya.

TERAS.ID

TAGS:

#UU Cipta Kerja #Kementerian Perhubungan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

System Health Account Permudah Pemantauan Alokasi Anggaran Kesehatan

26 April 2024 - 00:00 WIB

Proses tersebut merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan.

Rutan Kelas IIA Palangka Raya Peringati HBP ke 60 dengan Kegiatan Tabur Bunga

25 April 2024 - 23:51 WIB

Ketua DWP Rutan Palangka Raya, Sisca Nurdayanti Widianto, menyatakan bahwa pihaknya turut terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari PIPAS.

Dinkes Kalteng Ingatkan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

25 April 2024 - 23:41 WIB

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28, Ketua DPRD Kalteng Harap Pemprov Lebih Optimal Jalankan Kebijakan

25 April 2024 - 23:31 WIB

Wiyatno juga berharap agar Pemprov Kalteng dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan daerah

Dinkes Kalteng Catat 93 Posyandu Kalteng Berstatus Nonaktif

25 April 2024 - 23:21 WIB

Kepala Dinkes Kalteng, Suyuti Syamsul mengatakan di tahun 2023 Kalteng memiliki 2.576 posyandu yang valid berdasarkan aplikasi komdat Kementerian Kesehatan.

KPK Minta Pemko Palangka Raya Perbaiki Nilai SPI

25 April 2024 - 23:11 WIB

Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.

Dinkes Kalteng Berikan Bimbingan Teknis Pokjanal Posyandu

25 April 2024 - 23:00 WIB

Bimtek ini dalam rangka Revitalisasi Posyandu Aktif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan di Hotel Luwansa Palangka Raya, Rabu, 24 April 2024.

Pj Wali Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28

25 April 2024 - 22:51 WIB

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia