Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah

Oleh Teras.id
11 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menuai penolakan masif di masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020.

"Manajemen komunikasinya belum optimal," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang menjadi salah satu peserta dalam acara sosialisasi ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Sosialisasi ini dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kemenko Perekonomian. Dalam salinan surat yang diterima Tempo, ada 33 daftar undangan, mulai dari akademisi, pengusaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sosialisasi ini digelar lima hari setelah Omnibus Law disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan, gelombang protes pun menjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut dalam acara ini, Emrus menyampaikan bahwa substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Salah satunya karena memberikan kemudahan berusaha bagi usaha kecil dan memangkas birokrasi yang ada.

Masalahnya, manajemen komunikasi tidak dilakukan secara optimal. Padahal seharusnya, kata dia, komunikasi ini harus dimulai sejak ide Omnibus Law ini dibuat sampai dengan tahap pelaksanaannya nanti.

"Komunikasi jadi kunci utama," kata dia. Dalam acara ini, Emrus menyebut tim dari Kemenko juga mengakui ada persoalan komunikasi dalam Omnibus Law. Tapi, kata dia, Raden Pardede sudah berjanji akan memperbaiki komunikasi ini ke depannya.

Peserta lain yang diundang yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Ia menyayangkan proses penyusunan Omnibus Law tidak dilakukan dengan baik. Sejak awal proses penyusunan, kata Piter, stigma negatif sebenarnya sudah lahir dari Omnibus Law ini.

Tapi ternyata sepanjang penyusunan tidak diredam oleh pemerintah. "Ketika disahkan, stigma itu meledak," kata dia. Piter mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki proses yang ada.

Ia menyarankan agar pembentukan aturan turunan dari Omnibus Law ini tidak dilakukan secara buru-buru. "Jalan bareng merangkul semua pihak," kata dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun ikut dalam acara ini, Semua Emrus dan Piter, Yose pun menyinggung persoalan komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law.

"Kelihatannya pemerintah sekarang tidak belajar dari pengalaman subsidi BBM," kata dia. Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan pencabutan subsidi ini. Menurut Yose, ini adalah salah satu contoh sukses menerapkan kebijakan yang kontroversial.

Lantaran sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan pembelajaran ke publik bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Sehingga bisa berjalan lancar saat akan diterapkan. Terlebih, pencabutan subsidi juga sempat dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun.

"Harusnya dari awal, bisa belajar dari itu," kata dia. Ketika dihubungi, Raden Pardede membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.

TAGS:

#Omnibus Law #Akademisi #Komunikasi

Lowongan Kerja Yayasan Usaha Mulia - Trainer Bahasa Inggris

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pertamina Shipping Miliki Kapal Tanker Gas Terbesar di Dunia

04 Februari 2023 - 00:00 WIB

Kapal VLGC milik PIS bernama Pertamina Gas (PG) "Amaryllis" itu juga merupakan kapal VLGC sistem "dual fuel" pertama yang dimiliki oleh Indonesia.

Hadiri Musrenbang Kecamatan Basarang, Ini Harapan Legislator Kapuas

03 Februari 2023 - 23:51 WIB

Politisi dari Partai Golkar ini mengapresiasi atas 14 kepala desa yang ikut hadir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Basarang yang berjalan dengan aman tertib dan lancar.

Dapatkan Membership RSPO, Petani Binaan PT. SSMS, Tbk dan Ecogreen Siap Lakukan Sertifikasi

03 Februari 2023 - 23:51 WIB

Dalam program pendampingan ini, PT. SSMS, Tbk tidak bekerja sendiri melainkan bekerja bersama Ecogreen Oleochemical untuk mendukung agar lebih banyak petani yang terlibat dalam pasar sawit berkelanjutan, mengingat masih sedikitnya jumlah petani sawit yang bersertifikat RSPO di Kalteng.

Staf Ahli Gubernur Kalteng: Pemasangan Patok Tekan Potensi Konflik Sengketa

03 Februari 2023 - 23:41 WIB

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Faisal F Napitupulu mengatakan pelaku yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka itu setelah dilakukan penyelidikan selama 1 tahun.

Jajaran MAN Kapuas Tandatangani Pakta Integritas 2023, Ini Pesan Kepala MAN

03 Februari 2023 - 23:31 WIB

Penandatanganan pakta integritas dan Perjanjian Kinerja merupakan agenda setiap awal tahun untuk mengingat dan mempertegas kembali janji atau komitmen dalam melaksanakan tugas, menjaga integritas, dan tanggungjawab dalam pencapaian kinerja.

Stadion PTIK Jakarta Resmi jadi Kandang Arema FC

03 Februari 2023 - 23:21 WIB

Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (PT AABBI), Tatang Dwi Arifianto mengatakan keputusan untuk menjadikan Stadion PTIK kandang Arema FC tersebut sesuai dengan surat dari PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Masuk Tahun Politik, Gubernur Kalteng Ingatkan Pentingnya Kerukunan

03 Februari 2023 - 23:11 WIB

Apalagi sudah memasuki tahun politik menjelang pemilihan umum presiden wakil presiden, kepala daerah serta anggota legislatif.

DPD RI: IKN Nusantara Anugerah Semua Daerah

03 Februari 2023 - 23:00 WIB

Ia juga optimistis IKN tidak hanya mampu menyenangkan masyarakat Kalimantan, namun seluruh masyarakat di kawasan Barat, Timur, dan Tengah Indonesia.

BPN Katingan Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL dan Pencanangan Gemapatas di Hampalit

03 Februari 2023 - 22:51 WIB

Penyerahan sertipikat tanah program PTSL yang berlangsung di Kantor Desa Hampalit ini dihadiri Bupati Sakariyas dan Wakil Bupati Sunardi Litang.

Menteri ATR/BPN Bakal Gebuk Seluruh Mafia Tanah di Indonesia

03 Februari 2023 - 22:41 WIB

Hadi mengatakan oknum-oknum tersebut bisa berasal dari internal BPN sendiri, oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum pejabat camat, dan oknum pejabat di desa.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Jembrana Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia