Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah

Oleh Teras.id
11 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menuai penolakan masif di masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020.

"Manajemen komunikasinya belum optimal," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang menjadi salah satu peserta dalam acara sosialisasi ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Sosialisasi ini dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kemenko Perekonomian. Dalam salinan surat yang diterima Tempo, ada 33 daftar undangan, mulai dari akademisi, pengusaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sosialisasi ini digelar lima hari setelah Omnibus Law disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan, gelombang protes pun menjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut dalam acara ini, Emrus menyampaikan bahwa substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Salah satunya karena memberikan kemudahan berusaha bagi usaha kecil dan memangkas birokrasi yang ada.

Masalahnya, manajemen komunikasi tidak dilakukan secara optimal. Padahal seharusnya, kata dia, komunikasi ini harus dimulai sejak ide Omnibus Law ini dibuat sampai dengan tahap pelaksanaannya nanti.

"Komunikasi jadi kunci utama," kata dia. Dalam acara ini, Emrus menyebut tim dari Kemenko juga mengakui ada persoalan komunikasi dalam Omnibus Law. Tapi, kata dia, Raden Pardede sudah berjanji akan memperbaiki komunikasi ini ke depannya.

Peserta lain yang diundang yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Ia menyayangkan proses penyusunan Omnibus Law tidak dilakukan dengan baik. Sejak awal proses penyusunan, kata Piter, stigma negatif sebenarnya sudah lahir dari Omnibus Law ini.

Tapi ternyata sepanjang penyusunan tidak diredam oleh pemerintah. "Ketika disahkan, stigma itu meledak," kata dia. Piter mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki proses yang ada.

Ia menyarankan agar pembentukan aturan turunan dari Omnibus Law ini tidak dilakukan secara buru-buru. "Jalan bareng merangkul semua pihak," kata dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun ikut dalam acara ini, Semua Emrus dan Piter, Yose pun menyinggung persoalan komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law.

"Kelihatannya pemerintah sekarang tidak belajar dari pengalaman subsidi BBM," kata dia. Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan pencabutan subsidi ini. Menurut Yose, ini adalah salah satu contoh sukses menerapkan kebijakan yang kontroversial.

Lantaran sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan pembelajaran ke publik bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Sehingga bisa berjalan lancar saat akan diterapkan. Terlebih, pencabutan subsidi juga sempat dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun.

"Harusnya dari awal, bisa belajar dari itu," kata dia. Ketika dihubungi, Raden Pardede membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.

TAGS:

#Omnibus Law #Akademisi #Komunikasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Rumah Warga Jalan Anoi Palangka Raya Kebanjiran

08 Desember 2023 - 16:50 WIB

Warga Jalan Anoi Kelurahan, Palangka kembali merasakan sulitnya beraktivitas karena terhalang banjir yang melanda kawasan permukiman itu dengan ketinggian air mencapai 47 Centimeter.

Nakes di Kapuas Ikuti Workshop Pelatihan Skrining Layak Hamil Bagi Pasangan Usia Subur

08 Desember 2023 - 16:40 WIB

Pemerintah Telah Salurkan Rp8,5 Triliun untuk Program Peremajaan Sawit

08 Desember 2023 - 16:31 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa hingga 2023, pemerintah telah menyalurkan total dana sebesar Rp8,5 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dewan Minta Pemda Dorong Pelaku UMKM Berkembang

08 Desember 2023 - 16:20 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Wisman meminta pemda agar dapat mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Lebih dari 25 Orang Direhabilitasi dari Penyalahgunaan Narkoba di Palangka Raya

08 Desember 2023 - 16:10 WIB

Menjelang pergantian tahun 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) Palangka Raya telah mencatat pencapaian membanggakan dengan berhasil merehabilitasi lebih dari 25 individu di Palangka Raya

DPRD Dukung DKP Kalteng Melakukan Pembibitan Komoditas Pangan Untuk Masyarakat

08 Desember 2023 - 16:00 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid mengatakan pihaknya mendukung upaya Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kalteng melakukan pembibitan komoditas pangan untuk masyarakat.

Kadishub Palangka Raya Imbau Pelaku Usaha Angkutan Umum Tertib Uji KIR

08 Desember 2023 - 15:50 WIB

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya, Alman P Pakpahan mengimbau pelaku usaha angkutan umum agar tertib melakukan Uji Kelaikan Jalan (KIR).

Libatkan Masyarakat Dalam Pengembangan Sektor Strategis

08 Desember 2023 - 15:40 WIB

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda di provinsi ini untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan sektor strategis.

Menkes: Digitalisasi Kesehatan Berperan Tingkatkan "Trust" Masyarakat

08 Desember 2023 - 15:30 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan digitalisasi informasi kesehatan berperan dalam meningkatkaotrustatau kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.

190 Unit Kendaraan Angkutan Umum di Palangka Raya Tak Miliki KIR

08 Desember 2023 - 15:20 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya melakukan ramp check atau inspeksi mendadak terhadap kendaraan umum di Terminal W.A Gara selama dua hari ini.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Tuban Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia