Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah

Oleh Teras.id
11 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menuai penolakan masif di masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020.

"Manajemen komunikasinya belum optimal," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang menjadi salah satu peserta dalam acara sosialisasi ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Sosialisasi ini dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kemenko Perekonomian. Dalam salinan surat yang diterima Tempo, ada 33 daftar undangan, mulai dari akademisi, pengusaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sosialisasi ini digelar lima hari setelah Omnibus Law disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan, gelombang protes pun menjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut dalam acara ini, Emrus menyampaikan bahwa substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Salah satunya karena memberikan kemudahan berusaha bagi usaha kecil dan memangkas birokrasi yang ada.

Masalahnya, manajemen komunikasi tidak dilakukan secara optimal. Padahal seharusnya, kata dia, komunikasi ini harus dimulai sejak ide Omnibus Law ini dibuat sampai dengan tahap pelaksanaannya nanti.

"Komunikasi jadi kunci utama," kata dia. Dalam acara ini, Emrus menyebut tim dari Kemenko juga mengakui ada persoalan komunikasi dalam Omnibus Law. Tapi, kata dia, Raden Pardede sudah berjanji akan memperbaiki komunikasi ini ke depannya.

Peserta lain yang diundang yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Ia menyayangkan proses penyusunan Omnibus Law tidak dilakukan dengan baik. Sejak awal proses penyusunan, kata Piter, stigma negatif sebenarnya sudah lahir dari Omnibus Law ini.

Tapi ternyata sepanjang penyusunan tidak diredam oleh pemerintah. "Ketika disahkan, stigma itu meledak," kata dia. Piter mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki proses yang ada.

Ia menyarankan agar pembentukan aturan turunan dari Omnibus Law ini tidak dilakukan secara buru-buru. "Jalan bareng merangkul semua pihak," kata dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun ikut dalam acara ini, Semua Emrus dan Piter, Yose pun menyinggung persoalan komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law.

"Kelihatannya pemerintah sekarang tidak belajar dari pengalaman subsidi BBM," kata dia. Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan pencabutan subsidi ini. Menurut Yose, ini adalah salah satu contoh sukses menerapkan kebijakan yang kontroversial.

Lantaran sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan pembelajaran ke publik bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Sehingga bisa berjalan lancar saat akan diterapkan. Terlebih, pencabutan subsidi juga sempat dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun.

"Harusnya dari awal, bisa belajar dari itu," kata dia. Ketika dihubungi, Raden Pardede membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.

TAGS:

#Omnibus Law #Akademisi #Komunikasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dekranasda Sukamara Akan Pantau Bantuan Alat Cetak Bantik

29 Mei 2023 - 23:10 WIB

Dekranasda Sukamara akan memantau bantuan alat cetak batik yang diberikan kepada lima kelompok pembantik di Kabupaten Sukamara.

Sosialisasi Jadi Langkah Preventif Cegah Penyalahgunaan Narkoba

29 Mei 2023 - 23:00 WIB

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, H.M. Katma F. Dirun menyampaikan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Goes to School dapat menjadi langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kalteng Berpotensi Hujan Ringan Hingga Sedang

29 Mei 2023 - 22:50 WIB

Berdasarkan hasil prakiraan cuaca Statiun Meteorologi (Statmet) Kelas I Tjilik Riwut Kota Palangka Raya Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Kota Palangka Raya pada tanggal 28 hingga 31 Mei , Provinsi Kalteng umumnya berpotensi hujan ringan.

Dekranasda Sukamara Harapkan Pembantik Dapat Penuhi Kebutuhan Batik Masyarakat

29 Mei 2023 - 22:40 WIB

Dengan adanya bantuan mesin cetak batik, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sukamara harapkan pembatik dapat memenuhi kebutuhan batik masyarakat.

Karnaval Budaya Murung Raya Raih Juara I

29 Mei 2023 - 22:30 WIB

Gelaran budaya terbesar di Kalimantan Tengah (Kalteng), Festival Budaya Isen Mulang 2023 (FBIM 2023) berakhir, Sabtu (27/5) malam.

Waspada Akun FB Palsu Atas Nama Wagub Kalteng

29 Mei 2023 - 22:20 WIB

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosantik), Agus Siswadi menyampaikan ada beredar sebuah akun Facebook (FB) palsu mengatas namakan Wagub Kalteng, Edy Pratowo.

Disarpustaka Kapuas Jalin Kemitraan Tingkatkan Budaya Literasi

29 Mei 2023 - 22:10 WIB

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas bersepakat dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Khoir Arrosyid Desa Sei Pitung, Kecamatan Kapuas Barat untuk bermitra dalam peningkatan budaya literasi di kalangan pengajar dan santri setempat.

Pengurus PKP Lengkapi Berkas Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Barito Timur

29 Mei 2023 - 22:00 WIB

Dewan Pimpinan Kabupaten atau DPK Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP Barito Timur melengkapi berkas usulan Pergantian Antar Waktu atau PAW 3 anggota Fraksi PKP DPRD Barito Timur, Senin, 29 Mei 2023.

Pemkab Pulang Pisau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla

29 Mei 2023 - 21:50 WIB

Menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau telah mengidentifikasi 65 desa yang rawan terjadi Karhutla sehingga pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Ini Hukuman Terdakwa Penadahan Motor Curian

29 Mei 2023 - 21:40 WIB

Bahrudin alias Udin, terdakwa dalam perkara tindak pidana penadahan motor curian terpaksa menerima hukuman 5 bulan penjara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Cilegon Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia