Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah

Oleh Teras.id
11 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menuai penolakan masif di masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020.

"Manajemen komunikasinya belum optimal," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang menjadi salah satu peserta dalam acara sosialisasi ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Sosialisasi ini dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kemenko Perekonomian. Dalam salinan surat yang diterima Tempo, ada 33 daftar undangan, mulai dari akademisi, pengusaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sosialisasi ini digelar lima hari setelah Omnibus Law disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan, gelombang protes pun menjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut dalam acara ini, Emrus menyampaikan bahwa substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Salah satunya karena memberikan kemudahan berusaha bagi usaha kecil dan memangkas birokrasi yang ada.

Masalahnya, manajemen komunikasi tidak dilakukan secara optimal. Padahal seharusnya, kata dia, komunikasi ini harus dimulai sejak ide Omnibus Law ini dibuat sampai dengan tahap pelaksanaannya nanti.

"Komunikasi jadi kunci utama," kata dia. Dalam acara ini, Emrus menyebut tim dari Kemenko juga mengakui ada persoalan komunikasi dalam Omnibus Law. Tapi, kata dia, Raden Pardede sudah berjanji akan memperbaiki komunikasi ini ke depannya.

Peserta lain yang diundang yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Ia menyayangkan proses penyusunan Omnibus Law tidak dilakukan dengan baik. Sejak awal proses penyusunan, kata Piter, stigma negatif sebenarnya sudah lahir dari Omnibus Law ini.

Tapi ternyata sepanjang penyusunan tidak diredam oleh pemerintah. "Ketika disahkan, stigma itu meledak," kata dia. Piter mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki proses yang ada.

Ia menyarankan agar pembentukan aturan turunan dari Omnibus Law ini tidak dilakukan secara buru-buru. "Jalan bareng merangkul semua pihak," kata dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun ikut dalam acara ini, Semua Emrus dan Piter, Yose pun menyinggung persoalan komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law.

"Kelihatannya pemerintah sekarang tidak belajar dari pengalaman subsidi BBM," kata dia. Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan pencabutan subsidi ini. Menurut Yose, ini adalah salah satu contoh sukses menerapkan kebijakan yang kontroversial.

Lantaran sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan pembelajaran ke publik bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Sehingga bisa berjalan lancar saat akan diterapkan. Terlebih, pencabutan subsidi juga sempat dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun.

"Harusnya dari awal, bisa belajar dari itu," kata dia. Ketika dihubungi, Raden Pardede membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.

TAGS:

#Omnibus Law #Akademisi #Komunikasi

Borneonews & Palangka Post - Dirgahayu RI ke-77

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ketua DPRD Palangka Raya Apresiasi Capaian Vaksinasi Covid-19 dan Penanganan PMK

19 Agustus 2022 - 21:40 WIB

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto mengapresiasi pemerintah setempat yang mendapatkan penghargaan dari Pemprov Kalteng dalam penanganan Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3 UPT Kemenkum HAM di Sampit Kompak Peringati Hari Dharma Karya Dhika

19 Agustus 2022 - 21:30 WIB

Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Sampit yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit secara bersama memperingati Hari Kementerian Hukum Dan HAM "Hari Dharma Karya Dhika" ke-77 Tahun 2022, Jumat, 19 Agustus 2022.

Borneo FC Tekuk Persebaya 2-1

19 Agustus 2022 - 21:20 WIB

Borneo FC mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1 dalam pertandingan Liga 1 di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

KPK Panggil 13 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Pemkab Pemalang

19 Agustus 2022 - 21:00 WIB

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan enam tersangka, yang terdiri atas dua tersangka selaku penerima suap dan empat tersangka selaku pemberi suap.

Warga Palangka Raya Bisa Cetak Dokumen Kependudukan Sendiri, Ini Lokasinya

19 Agustus 2022 - 20:51 WIB

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) H Edie mengatakan, cetak mandiri dokumen kependudukan dapat dilakukan pada mesin Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM.

Pebalap Indonesia kembali Bersaing di Oneprix IMC 2022

19 Agustus 2022 - 20:41 WIB

Manajemen Oneprix Motorsport Manajemen (OMM) Mago Sarwono mengatakan gelaran ini bisa disaksikan masyarakat umum dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan hanya bisa diisi 75 persen dari kapasitas penonton.

Nakes di Seruyan Mulai Divaksin Booster Kedua

19 Agustus 2022 - 20:31 WIB

Vaksinasi booster kedua diharapkan dapat menguatkan kekebalan seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Seruyan dari paparan Covid-19.

Kapolres Barito Timur Pimpin Pemakaman Aipda Bonie Siahaan Secara Dinas

19 Agustus 2022 - 20:20 WIB

Kapolres Barito Timur AKBP Viddy Dasmasela memimpin langsung pemakaman jenazah Aipda Bonie Siahaan di Pemakaman Kristen Desa Hayaping, Jumat, 19 Agustus 2022.

PN Pangkalan Bun Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat Sengketa Lahan Kantor Kelurahan Madurejo

19 Agustus 2022 - 20:10 WIB

Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun menggelar sidang Pemeriksaan Setempat (PS), dalam perkara sengketa tanah yang saat ini berdiri Kantor Kelurahan Madurejo, yang diakui milik Alm Usir dan diwajibkan kepada kedua pengggugat sebagai Ahli warisnya, Jumat, 19 Agustus 2022.

Ular Piton Masuk Perangkap Ikan Warga Pahandut Seberang

19 Agustus 2022 - 20:00 WIB

Seekor ular piton masuk ke dalam perangkap ikan milik warga Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya pada Jumat 19 Agustus 2022.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kab. Malang Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia