Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah

Oleh Teras.id
11 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah akademisi menyoroti persoalan komunikasi dari pemerintah terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menuai penolakan masif di masyarakat.

Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020.

"Manajemen komunikasinya belum optimal," kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing yang menjadi salah satu peserta dalam acara sosialisasi ini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Sosialisasi ini dipimpin oleh Raden Pardede dari tim asistensi Kemenko Perekonomian. Dalam salinan surat yang diterima Tempo, ada 33 daftar undangan, mulai dari akademisi, pengusaha, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sosialisasi ini digelar lima hari setelah Omnibus Law disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Setelah pengesahan, gelombang protes pun menjalan di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja lalu berujung kericuan pada 6 sampai 8 Oktober 2020.

Lebih lanjut dalam acara ini, Emrus menyampaikan bahwa substansi dari Omnibus Law ini sebenarnya bagus. Salah satunya karena memberikan kemudahan berusaha bagi usaha kecil dan memangkas birokrasi yang ada.

Masalahnya, manajemen komunikasi tidak dilakukan secara optimal. Padahal seharusnya, kata dia, komunikasi ini harus dimulai sejak ide Omnibus Law ini dibuat sampai dengan tahap pelaksanaannya nanti.

"Komunikasi jadi kunci utama," kata dia. Dalam acara ini, Emrus menyebut tim dari Kemenko juga mengakui ada persoalan komunikasi dalam Omnibus Law. Tapi, kata dia, Raden Pardede sudah berjanji akan memperbaiki komunikasi ini ke depannya.

Peserta lain yang diundang yaitu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah. Ia menyayangkan proses penyusunan Omnibus Law tidak dilakukan dengan baik. Sejak awal proses penyusunan, kata Piter, stigma negatif sebenarnya sudah lahir dari Omnibus Law ini.

Tapi ternyata sepanjang penyusunan tidak diredam oleh pemerintah. "Ketika disahkan, stigma itu meledak," kata dia. Piter mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki proses yang ada.

Ia menyarankan agar pembentukan aturan turunan dari Omnibus Law ini tidak dilakukan secara buru-buru. "Jalan bareng merangkul semua pihak," kata dia.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri pun ikut dalam acara ini, Semua Emrus dan Piter, Yose pun menyinggung persoalan komunikasi pemerintah dalam Omnibus Law.

"Kelihatannya pemerintah sekarang tidak belajar dari pengalaman subsidi BBM," kata dia. Sebelumnya, pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan pencabutan subsidi ini. Menurut Yose, ini adalah salah satu contoh sukses menerapkan kebijakan yang kontroversial.

Lantaran sebelumnya, pemerintah sudah gencar memberikan pembelajaran ke publik bahwa subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Sehingga bisa berjalan lancar saat akan diterapkan. Terlebih, pencabutan subsidi juga sempat dilakukan saat harga minyak dunia sedang turun.

"Harusnya dari awal, bisa belajar dari itu," kata dia. Ketika dihubungi, Raden Pardede membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.

TAGS:

#Omnibus Law #Akademisi #Komunikasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Raih 26 Ribu Suara, Wiyatno Maju Sebagai Calon Bupati Kapuas di Pilkada 2024

16 April 2024 - 17:35 WIB

Memperoleh suara 26 ribu lebih atau terbanyak untuk daerah pemilihan V Provinsi Kalimantan Tengah pada pemilihan umum 2024, menjadi modal sekaligus motivasi bagi politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Wiyatno, untuk maju sebagai calon Bupati Kapuas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Ahmad Gunadi: Awal yang Baik Bagi Demokrat Barito Utara

16 April 2024 - 17:30 WIB

Tokoh muda Ahmad Gunadi melakukan pendaftaran kepada partai politik yang membuka pendaftaran calon bupati Kabupaten Barito Utara.

Laka Lantas, Tangki Truk Terlepas dari Badan Mobil di Jembatan Sei Sintang, Sopir masih Misterius

16 April 2024 - 17:24 WIB

Truk Tangki bermuatan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)mengalami kecelakaan lalu lintas diJembatan Sei Sintang Km 32 jalan lintas Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menuju Kabupaten Lamandau.

Pj Bupati Seruyan Sidak Instansi Pelayanan Publik

16 April 2024 - 17:11 WIB

Dalam sidak ini, Pj Bupati Seruyan di damping Pj Sekda Bahrun Abbas, Inspektur Daerah Nomo Koeswoyo dan Kadis Kominfo Seruyan Reson Rusdianto.

Hari Pertama Masuk Kerja, Pj Sekda Seruyan Pimpin Apel Gabungan

16 April 2024 - 17:00 WIB

Pj Sekda Seruyan dalam arahannya menyampaikan selamat Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin, serta kembali mengingkatkan seluruh ASN dan non ASN untuk kembali beraktivitas seperti biasa.

BPBPK Kalteng Peringatkan Potensi Banjir

16 April 2024 - 16:51 WIB

Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat diambil langkah langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan

Wagub Optimis Kalteng Mampu Wujudkan Kemandirian Pangan

16 April 2024 - 16:41 WIB

Pasalnya, dengan berbagai program yang pihaknya saat ini canangkan pada sektor pangan, kemandirian itu pasti akan terwujud dan memberikan dampak positif bagi provinsi ini.

Arus Balik di Bandara Kuala Pembuang Ramai Penumpang

16 April 2024 - 16:31 WIB

Ramainya arus balik ini telah terjadi sejak Jumat, 12 April 2024, untuk penerbangan rute Kuala Pembuang ke Banjarmasin dan sebaliknya.

Pemprov Kalteng Komitmen Wujudkan Hilirisasi Pangan Tangguh

16 April 2024 - 16:21 WIB

Komitmen itu, ditunjukan dengan telah dicanangkannya pembangunan Rice to Rice maupun Rice Milling Unit di dua daerah yakni Kabupaten Kotim dan Pulang Pisau.

Tantawi Jauhari Berharap Layanan Publik Kembali Normal dan Optimal Pasca Lebaran

16 April 2024 - 16:11 WIB

Anggota Komisi A DPRD Palangka RayaTantawi Jauharimengungkapkan harapannya agar layanan publik di kota Palangka Raya dapat kembali normal dan optimal pasca libur lebaran.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lampung Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia