Kini kontroversi terhadap UU ini masih terjadi di masyarakat. Penolak masih pada sikapnya, di sisi lain pemerintah terus menjelaskan substansi UU ini.

Sebagian pihak mendesak pemerintah membatalkannya tetapi mungkinkah akan dilakukan pemerintah mengingat RUU ini diajukan pemerintah

Begitu juga desakan agar pemerintah merevisinya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pasti tidak akan dipenuhi. Perppu pun membutuhkan proses persetujuan dari parlemen.

Setelah proses DPR, sebuah RUU menjadi UU setelah ditandatangani presiden untuk diundangkan dalam lembaran negara. Jika pun presiden tidak menandatangani, dalam rentang 30 hari sebuah UU tetap sah.

Karena itu, UU ini tidak bisa lagi dibendung dan akan tetap berlaku. Jajaran pemerintah pun langsung melakukan sosialisasi substansinya.

Namun, bukan berarti peluang untuk mempersoalkan substansi sebuah UU oleh masyarakat tertutup sama sekali. Peluang itu dapat ditempuh melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Prosedur ini konstitusional dan semua warga negara Indonesia--tentu yang memenuhi persyaratan--berhak mengajukan gugatan ke MK. Apalagi pemerintah pun mengarahkan pemanfaatan prosedur konstitusional ini.

Transformasi ekonomi

Presiden Joko Widodo mempersilahkan pihak manapun yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke MK.

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Ciptaker ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10).

Sistem ketatanegaraan di negeri ini memang menggariskan seperti itu. Jika masih ada yang merasa tidak puas dan menolak UU disarankan untuk melalui jalur uji materi ke MK.

Presiden telah memimpin rapat terbatas secara virtual dengan jajarannya termasuk para menteri dan gubernur untuk membahas tentang UU Ciptaker.

Presiden mencatat setidaknya terdapat 11 klaster dalam UU tersebut yang secara umum bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

UU itu di antaranya mengatur urusan penyederhanaan perizinan, investasi ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, riset dan inovasi administrasi, kemudahan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan ekonomi.

Indonesia membutuhkan UU Cipta Kerja untuk membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas.
 

Bohong

Presiden Joko Widodo menyebutkan terjadinya demonstrasi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dilatarbelakangi disinformasi dan juga kabar bohong atau hoaks di media sosial.

Presiden mencontohkan beberapa kabar keliru, di antaranya yang menyebutkan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral provinsi dihapus.

Pada UU yang disusun melalui metode Omnibus Law itu, ketentuan upah juga diatur berdasarkan waktu dan hasil yang diperoleh pekerja. Presiden dengan tegas membantah jika ada yang menyebut upah minimum akan dihitung per jam.

Kemudian, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja mengatur hak untuk semua cuti. Dari cuti sakit, cuti menikah, cuti khitanan, cuti babtis, cuti kematian hingga cuti melahirkan.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak karena harus mengikuti ketentuan di UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan jaminan sosial terhadap pekerja yang diakomodasi dalam UU tersebut.

Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Amdal tetap harus ada bagi industri besar dan penerbitannya harus didasarkan pada studi yang ketat, sedangkan bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan.

Perlu sekali ditegaskan bahwa sistem ketatanegaraan membuka peluang uji materi sebuah UU di MK. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak dipersilahkan mengajukan uji materi ke MK.

Tidak hanya UU Ciptaker, semua UU bisa digugat ke MK apabila dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD). Saat terjadi unjuk rasa yang juga berakhir anarkis terkait revisi UU tentang KPK, pemerintah juga menawarkan opsi gugatan uji materi ke MK.

Saat itu isu pelemahan KPK memicu unjuk rasa secara luas di berbagai daerah dan ada yang berakhir ricuh serta adanya perusakan fasilitas umum. Opsi penyelesaian dari kontroversi itu adalah uji materi di MK.

Kini pintu pun terbuka lebar bagi setiap warga untuk mengajukan gugatan UU Ciptaker ke MK. Jalur ini konstitusional untuk menyampaikan penolakan dengan dalil-dalil hukum daripada melampiaskan ketidakpuasan di jalan-jalan umum.

Siapa mau menggugat

ANTARA