Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Manggarai Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum Sebagai Upaya Peningkatan PAD Barito Utara

  • Oleh Ramadani
  • 12 Oktober 2020 - 22:01 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melayangkan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum kepada DPRD Barito Utara.

Setelah dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Barito Utara, akhirnya perubahan ini disetujui oleh seluruh fraksi pendukung dewan untuk dijadikan peraturan daerah pada sidang paripurna, Senin 12 Oktober 2020.

Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra menyampaikan perubahan Perda retribusi jasa umum ini sebagai upaya untuk peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan jasa umum di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.

Salah satu perubahan didalam Perda retribusi jasa umum ini yakni retribusi pelayanan tera/ tera ulang.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (10) huruf L UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang," jelasnya.

Berkaitan dengan disetujuinya Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang jasa umum, maka produk hukum ini nantinya akan dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemkab Barito Utara untuk melakukan pungutan atas retribusi pelayanan tera/tera ulang.

“Dengan adanya Perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang jasa umum, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara,” katanya.

Sugianto juga mengucapkan atas nama pemerintah sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak DPRD yang telah menyetujui Raperda dimaksud.

Dengan harapan bahwa kerjasama yang baik ini dapat terus menerus terjalin, dalam rangka kita bersama membangun Barito Utara yang kita cintai ke arah yang lebih baik di masa depan.

“Pendapat, saran dan masukan disampaikan oleh anggota DPRD sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dan perbaikan Raperda yang disampaikan tersebut. Persetujuan dari pihak DPRD merupakan wujud pemahaman yang sama guna memperoleh persetujuan bersama dalam hal pembentukan produk hukum daerah,” katanya. (RAMADHANI/B-6)

Berita Terbaru