Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lampung Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemkab Kotim Ajukan Raperda Pilkades

  • Oleh Naco
  • 14 Oktober 2020 - 14:55 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kepada DPRD, Rabu, 14 Oktober 2020.

Terkait itu, Sekda Kotim Suparmadi, menyebutkan berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dilakukan sebagai tindak lanjut atau penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pilkades.

Perubahan dimaksud antara lain pendelegasian pengaturan interval pelaksanaan pilkades serentak bergelombang dalam peraturan bupati, dan perubahan atas penentuan calon kepala desa terdiri yang memperoleh suara sah terbanyak sama lebih dari satu calon kepala desa.

"Selain itu, perubahan terkait keputusan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Semua itu perlu diubah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dan sesuai hasil evaluasi," katanya, Rabu, 14 Oktober 2020.

Untuk melaksanakan aturan tersebut, berdasarkan Pasal 49 Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pilkades harus diatur dalam sebuah perda.

Selain itu untuk melaksanakan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, perubahan kedua Perda Kotim Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya, juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pilkades di 168 desa di Kotim selama kurun waktu empat tahun terakhir, dari tahun 2017 - 2020 yang dibagi dalam tiga gelombang. Takni gelombang pertama sebanyak 77 desa, gelombang kedua sebanyak 48 desa, dan gelombang ketiga sebanyak 43 desa.

Untuk kelancaran pemilihan kepala desa, perlu dilakukan perubahan kedua Perda Kotim Nomor 4 tahun 2016 tentang Pilkades sebagai payung hukum, agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan.

Sementar aitu, Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson mengatakan, rancangan peraturan daerah tersebut akan dibahas di DPRD setempat. Ia berharap pembahasannya berjalan lancar dan cepat selesai.

"Diperlukan sinergitas yang baik dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini agar cepat selesai," tutupnya. (NACO/B-11)

Berita Terbaru