Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2014). Literasi Keuangan juga berarti tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan.

Lebih jauh dari sekadar pengetahuan dan kesadaran, termasuk di dalam literasi keuangan adalah fitur, manfaat dan risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dari produk dan jasa keuangan tersebut (SNKI, 2016). Dengan literasi keuangan yang memadai, keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan pun dapat meningkat. Sejalan dengan perluasan layanan keuangan dan literasi keuangan, pada pertengahan tahun 2017, melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pemerintah bermaksud untuk memperluas akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan mendorong pemerintah daerah  bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan bagi usaha mikro.

Pembiayaan UMi merupakan sebuah program bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya namun memiliki kesulitan untuk mengakses pembiayaan permodalan dari Bank. Menurut PMK Nomor 95/PMK.05/2018, Pembiayaan UMi adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, adapun tujuannya adalah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.Program ini merupakan komplementer dari skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembeda diantara keduanya adalah (1) Pembiayaan UMi mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan persyaratan surat izin/keterangan  usaha; (2) Sasarannya adalah pelaku usaha mikro lapis terbawah yaitu  yang tidak dapat dijangkau fasilitas pembiayaan perbankan dengan tujuan menambah jumlah wirausahawan baru; (3)Maksimal plafon pinjaman sebesar Rp. 10 juta per debitur;(4) Penyaluran pembiayaan UMi memiliki pola secara langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan UMI disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), di mana pola langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PMN) sedangkan pola tidak langsung dilaksanakan oleh  PT Bahana Artha Ventura (BAV) bekerjasama dengan lembaga linkage dalam hal ini koperasi. Lembaga linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan kredit. Adapun persyaratan untuk mengakses pembiayaan UMi sangat mudah, yaitu berupa KTP elektronik, dan tidak sedang menerima Kredit Program/Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga program ini merupakan fasilitas kredit yang sangat menarik.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat telah menetapkan alokasi dana dan target umlah debitur. Alokasi dana nasional untuk Pembiayaan UMI pada tahun 2017 sebesar 1.500 Miliar rupiah, dengan target debitur nasional 300.000 debitur dan realisasi sebesar 307.033 debitur(102%). Alokasi dana nasional untuk Pembiayaan UMI pada tahun 2018 secara kumulatif dengan tahun sebelumnya sebesar 4.000 Miliar rupiah, dengan target debitur nasional 500.000 debitur dan realisasi sebesar 567.122 debitur(111%).

Alokasi dana nasional untuk Pembiayaan UMI pada tahun 2019 secara kumulatif dengan tahun sebelumnya sebesar 7.000 Miliar rupiah, dengan target debitur nasional 600.000 debitur dan realisasi sebesar 809926 debitur(135%). Alokasi dana nasional untuk Pembiayaan UMI pada tahun 2020 secara kumulatif dengan tahun sebelumnya sebesar 8.000 Miliar rupiah, dengan target debitur nasional 800.000 debitur dan realisasi sampai dengan 30 September 2020 sebesar 1.466.273 debitur(183%). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat yang mempunyai usaha mikro untuk mengakses program Pembiayaan UMi sangat tinggi, dibuktikan dengan realisasi debitur UMi dalam lingkup nasional melebihi target sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan aksesibilitas terbesar terjadi pada tahuan 2020 yang masih dimungkinkan akan lebih banyak lagi karena data tahun 2020 merupakan realisasi sampai dengan bulan September 2020.

Aksesibilitas Program UMi di wilayah Kalimantan Tengah dapat dimonitor melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP UMi) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. SIKP UMi adalah sistem informasi elektronik untuk Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMi),  yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Pembiayaan UMi. SIKP bertujuan sebagai Early WarningSystem (EWS) jika penerima Pembiayaan UMi mendapatkan lebih dari satu fasilitas kredit atau penyaluran melebihi plafon/ limit yang sudah ditentukan.

Selain itu, melalui SIKP dapat diketahui data penerima UMi. Melalui SIKP UMi diketahui bahwa pada tahun 2018 Program UMi telah diakses 118 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp.858.700.00,-, tahun 2019, diakses 166 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp. 1.214.900.000,00, tahun 2020 menjangkau 455 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp.1.023.151.250,-.

Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Pembiayaan UMi dilayani oleh dua penyalur yaitu PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun dan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pangkalan Bun yang membawahi KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kumai dan Pangkalan Lada. Jumlah debitur Pembiayaan UMi pada tahun 2018 mencapai 19 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp.146.500.000,-, tahun 2019 mencapai 187 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp.1.016.650.960,- dan tahun 2020 (sampai dengan 30 September 2020) mencapai 225 debitur dengan realisasi penyaluran sebesar Rp.992.071.000,-.

Aksesibilitas Program UMi di Kabupaten Kotawaringin Barat belum sesuai harapan. Jumlah debitur pembiayaan UMi masih relatif sangat kecil dibandingkan kredit program pemerintah lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jauh lebih awal dikenalkan oleh Pemerintah.

Relatif sedikitnya jumlah debitur UMi berdasarkan pengamatan dimungkinkan oleh beberapa hal seperti  (1)Kultur masyarakat yang tidak suka berhutang, (2)Kondisi masyarakat yang sesuai dengan pembiayaan program ultra mikro tidak  banyak, (3)Masyarakat kurang terinformasi keberadaan Pembiayaan UMi, serta (4)Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk, dan atau layanan jasa keuangan masih rendah.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pembiayaan UMi, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih intense antara penyalur dalam hal ini  PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun, dan KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pangkalan Bun serta Dinas UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha mikro non bankable.

Demi membantu peningkatan level usaha, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 pasal 16, penyalur Pembiayaan UMi memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada debitur. Pendampingan oleh penyalur dapat berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap debitur dan bentuk pendampingan lainnya. Pada saat pendampingan inilah penyalur diharapkan dapat memaksimalkan usahanya yaitu selain memberikan pendampingan juga melakukan edukasi keuangan dan layanan jasa keuangan serta melaksanakan sosialisasi terkait Pembiayaan UMi secara lebih gencar dan massive.

Program UMi didesain sangat baik untuk membantu para pelaku usaha ultra mikro pada sisi permodalan dan pendampingan, disisi lain ada muatan edukasi yang dapat meningkatkan literasi khususnya dibidang keuangan. Literasi keuangan yang baik akan mendorong percepatan inklusi keuangan bangsa Indonesia.

Aksesibilitas pembiayaan UMi di Kabupatenen Kotawaringin Barat masih dapat ditingkatkan, hal ini membutuhkan kerjasama yang erat seluruh elemen pemerintahan, penyalur dan pelaku usaha itu sendiri. Pengawasan atas pelaksanaan program ini perlu lebih ditekankan agar tujuan yang mulia, tata kelola yang baik, dan pencapaian sasaran dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penulis: Sri Hidayah Iman/Kasi Bank KPPN Pangkalan Bun