Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Nias Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

ICW: Pilkada tak Langsung Bukan solusi Cegah Korupsi

  • Oleh ANTARA
  • 16 Oktober 2020 - 05:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai pelaksanaan pilkada tak langsung bukanlah solusi ampuh mencegah korupsi kepala daerah seiring dengan tingginya biaya politik pada ajang pesta demokrasi.

"Walaupun kita akan menyelenggarakan pilkada secara tidak langsung, kalau pilihan cara kandidat untuk menang masih menggunakan cara-cara yang ilegal, suap, mahar politik masih tetap ada, ya, tetap sama," kata Almas, Kamis.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 1 bertema "Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada" yang digelar The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara daring.

Almas mengingatkan bahwa biaya politik yang tinggi bukan satu-satunya penyebab terjadinya korupsi oleh kepala daerah, sebab masih banyak faktor lain yang mempengaruhi.

Dari segi regulasi, katanya, masih membuka ruang, kemudian perilaku atau cara kandidat untuk memenangkan pilkada, dan perilaku partai yang menerapkan mahar politik.


"Kemudian, minimnya pendidikan politik kepala masyarakat," katanya.

Yang jadi pertanyaan, katanya, partai sanggup mengeluarkan miliaran rupiah untuk memasang baliho atau menggelar rapat di hotel-hotel, tetapi tidak cukup biaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Almas menilai soal pilkada langsung maupun tidak langsung yang sekarang menjadi perdebatan, termasuk karena menjadi penyebab korupsi kepala daerah sebenarnya tidak terlalu berpengaruh.

"Pilkada tidak langsung tidak cukup menjadi solusi. Kami yakin apabila pilkada tidak langsung dilaksanakan akan tetap sama, seperti melempar bandul, aktor-aktornya siapa saja," ungkapnya.

Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menambahkan bahwa calon kepala daerah harus melewati proses panjang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik, termasuk mengeluarkan mahar politik.

Berita Terbaru

Real Madrid ke Semifinal Setelah Menang Adu Penalti 4-3 Lawan Man City

Real Madrid ke Semifinal Setelah Menang Adu Penalti 4-3 Lawan Man City

  • 18 April 2024 - 07:20 WIB
Dito Sebut Kehadiran Red Sparks Momentum Angkat Kiprah Voli Indonesia

Dito Sebut Kehadiran Red Sparks Momentum Angkat Kiprah Voli Indonesia

  • 18 April 2024 - 07:00 WIB
STY Minta Suporter "Hibur" Para Pemain Timnas Jelang Lawan Australia

STY Minta Suporter "Hibur" Para Pemain Timnas Jelang Lawan Australia

  • 18 April 2024 - 06:40 WIB
Justin Hubner akan Tiba di Qatar pada Kamis Pagi

Justin Hubner akan Tiba di Qatar pada Kamis Pagi

  • 18 April 2024 - 06:20 WIB
Militer Korsel Latihan Tembak Dekat Perbatasan dengan Korut

Militer Korsel Latihan Tembak Dekat Perbatasan dengan Korut

  • 18 April 2024 - 06:00 WIB
Mendag: Jenis Barang Bawaan Luar Negeri akan Diatur Peraturan Menkeu

Mendag: Jenis Barang Bawaan Luar Negeri akan Diatur Peraturan Menkeu

  • 18 April 2024 - 05:00 WIB
Dubes: RI-China Miliki Potensi Kerja Sama di Pertanian dan Perikanan

Dubes: RI-China Miliki Potensi Kerja Sama di Pertanian dan Perikanan

  • 18 April 2024 - 04:00 WIB
Peneliti Australia Temukan Tiga Spesies Kanguru Baru yang Telah Punah

Peneliti Australia Temukan Tiga Spesies Kanguru Baru yang Telah Punah

  • 18 April 2024 - 03:00 WIB
Menko Airlangga: Pemerintah Jaga Investasi Akibat Konflik Iran-Israel

Menko Airlangga: Pemerintah Jaga Investasi Akibat Konflik Iran-Israel

  • 18 April 2024 - 02:00 WIB
Kemenparekraf: Kunjungan Wisata Tertinggi di Jawa Selama Libur Lebaran

Kemenparekraf: Kunjungan Wisata Tertinggi di Jawa Selama Libur Lebaran

  • 18 April 2024 - 01:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri