Selain instrumen tarif, Turki juga menerapkan instrumen nontarif (Non Tariff Measures/NTM). Rasio penggunaan NTM Turki mencakup 60,74 persen dari total impor Turki dan 24,16 persen dari ekspor negara tersebut. Karena itulah, Turki juga masuk 10 besar negara dunia yang paling banyak menerapkan instrumen tersebut.

"Sektor tekstil pun termasuk sektor yang terdampak penerapan instrumen ini karena sejumlah 792 pos tarif tekstil telah dikenakan NTM," katanya.

Turki juga menggunakan instrumen trade remedies untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat. Indonesia pun masuk daftar negara yang paling banyak mendapatkan penyelidikan anti-dumping.

Kendati menghadapi banyak tantangan, Marthin mengatakan pemerintah menyadari potensi ekspor ke Turki dan terus melakukan upaya untuk terus membuka peluang pengembangan ekspor ke negara tersebut.

Pemerintah Indonesia pun telah melakukan sejumlah pendekatan diantaranya menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Turki dalam kerangka Indonesia Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA).

"Dalam perundingan ini diantaranya Indonesia menegosiasikan agar tidak terdapat additional tariff yang diterapkan. Indonesia juga mengupayakan agar terdapat perlakuan WTO plus agar Turki tidak memberlakukan BMAD (bea masuk anti dumping) dalam durasi terlalu lama terhadap produk ekspor Indonesia," terangnya.

Sementara itu, dari sisi penyelidikan trade remedies, pemerintah Indonesia terus mendukung eksportir untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan baik dalam setiap proses penyelidikan.

"Walaupun Turki cukup ketat dalam proses penyelidikan, kami yakin apabila upaya pembelaan dilakukan secara sinergis dan komprehensif di semua level maka akan diperoleh hasil yang positif," katanya.

Marthin menambahkan, Indonesia pernah berhasil membebaskan produk kertas pada 2015 dan produk baja pada 2018 dari tuduhan safeguards Turki.

ANTARA