Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Banyuwangi Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kecewa Persoalan Belum Selesai, Bupati Lamandau Minta PT Korintiga Hutani Segera Penuhi Kewajiban

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 28 Oktober 2020 - 09:00 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Hendra Lesmana meminta agar PT Korintiga Hutani segera merealisasikan tanggung jawabnya untuk bermitra dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Permintaan ini mengemuka saat rapat dengan agenda ekspose terkait perizinan PT Korintiga Hutani dalam rangka realisasi kemitraan Kelompok Tani Maju Bahaum, Selasa 27 Oktober 2020.

Rapat ini dihadiri unsur pimpinan DPRD Lamandau, Camat Sematu Jaya, perwakilan Camat Menthobi Raya, para kades sekitar kebun, perwakilan managemen, dan perwakilan Kelompok Tani Manuju Bahaum.

Bupati akhirnya memberi tenggat waktu 2 bulan agar perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat dan kelompok tani.

Bupati juga mengaku jengah atas sikap perusahaan yang belum merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya atas sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan dengan Kelompok Tani Maju Bahaum.

"Semula saya bayangkan forum ini akan dijadikan sebagai sarana membahas tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya, sehingga yang dibahas adalah pola kemitraan yang akan dilakukan antara perusahaan dan masyarakat serta kelompok tani, namun ternyata perusahaan terkesan tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan tanggungjawabnya yang semula telah disepakati itu. Saya sangat kecewa, saya ingatkan agar perusahaan jangan main-main, tolong tepati apa yang telah menjadi keputusan bersama sebelumnya. Saya beri waktu sampai Desember 2020 atau 2 bulan kedepan agar perusahaan menyelesaikan kewajibannya," tegasnya.

Bupati juga memastikan Pemkab Lamandau telah menyurati pemerintah pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar KLHK melakukan rivew izin serta luasan lahan yang digarap PT KTH.

Pasalnya, dugaan saat ini lebih dari 5000 hektare lahan di luar izin diduga telah digarap perusahaan di bawah bendera PT Korindo.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Lamandau M Bashar juga menyayangkan sikap management PT KTH yang dinilai abai terhadap kewajibannya.

Korintiga Hitani juga dinilai minim kontribusi terhadap masyarakat di sekitar perkebunan. Begitu pula disampaikan Wakil Ketua DPRD Budi Rahmat.

Berita Terbaru