Hal senada juga dikemukakan pengamat pasar modal Hans Kwee. Hans mengatakan bahwa memang tujuan penyitaan dan pembekuan rekening yang dilakukan Kejagung dapat dipahami, yaitu untuk mengamankan pengembalian kerugian negara akibat kasus Jiwasraya. Tapi, bukan berarti semua dana dalam rekening, di luar jumlah kerugian negara juga ikut dibekukan.

Ia mengatakan, seharusnya tak semua orang menjadi korban dan dilibatkan dengan kasus yang terjadi, hanya karena membeli saham yang kebetulan sama dengan yang dimiliki Jiwasraya atau dimainkan grup tertentu.

“Mereka kan tidak terlibat itu. Sehingga bisa beroperasi kembali dengan normal. Jika ternyata memang mereka terlibat konspirasi dan merugikan negara, maka harus ditegakkan secara hukum, dibuktikan mereka terlibat dan dihukum,” kata Hans.

Ia menyesalkan penyelesaian kasus itu dibuat berlarut sehingga terjadi pembekuan rekening. Karena jika dibuka sekarang, WanaArtha Life punya masalah tersendiri karena nilai investasinya sudah turun.

“Belum lagi gara-gara kasus ini kepercayaan mereka turun. Sebaiknya segera dirapikan. Rekening yang dibekukan banyak loh. Ya mereka juga dirugikan. Jadi kalau sudah selesai, lebih baik blokirnya dibuka saja,” ujar Hans.

Untuk diketahui, 13 SRE dan 42 IFUA (Investor Fund Unit Account) WanaArtha mulai diblokir Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) mulai 21 Januari 2020 atas instruksi Otoritas Jasa Keuangan yang diminta oleh Kejaksaan Agung.



Jika dihitung, nilai efek yang diblokir KSEI waktu itu sekitar Rp3 triliun, terdiri dari nilai aset investasi WanaArtha di saham sebesar Rp1,44 triliun dan di reksadana sebesar Rp1,54 triliun.

Sedangkan informasi lain menyebutkan, ada Rp4,1 triliun dana di rekening WanaArtha saat dibekukan.

Karena pemblokiran itu, WanaArtha kesulitan membayar manfaat klaim pemegang polis. Kemudian mulai gagal bayar pada bulan-bulan berikutnya.

Pemegang polis WanaArtha tercatat sebanyak 26 ribu polis, terdiri dari produk dwiguna dan unit link.

Di persidangan, terdakwa Benny Tjokrosaputro mengaku tak berkaitan dengan WanaArtha. Pengaitan namanya dengan WanaArtha, dengan adanya penyebutan nominee, dinilai tidak tepat.

Terhadap pernyataan itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) juga mengamati. Ketua Komjak Barita Simanjuntak menilai jaksa harus membuktikan sesuai dengan tuntutannya, termasuk apakah uang negara milik Jiwasraya atau uang siapa.

ANTARA