“Dalam hukum yang berlaku di Prancis, pembatasan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak mencakup kritik terhadap agama atau simbol-simbol keagamaan,” kata Aude-Emeline Loriot-Nurbianto.

Mendukung kebebasan berpendapat di Prancis bukan berarti bahwa segala sesuatu bisa dilakukan. Ada hukum yang melindungi setiap warga negara.

Ia menilai ada perbedaan jelas antara hak memperdebatkan sistem berpikir, agama atau keyakinan, yang mencakup kebebasan untuk mengkritik termasuk melalui humor, di satu sisi, dan hasutan kebencian terhadap agama, di sisi lain. “Dan sesuai hukum yang berlaku di negara kami, yang terakhir inilah yang diperangi.”

Sikap Prancis yang mendukung kebebasan berpendapat, kata dia, tidak berarti mengabaikan reaksi yang disampaikan dunia.

“Bahwa terdapat kepekaan yang berbeda. Tetapi batas mutlak yang tidak boleh dilewati adalah kekerasan yang tidak dan tidak akan pernah menjadi praktik yang dapat diterima,” ujar Aude-Emeline Loriot-Nurbianto.

Menurut dia, Prancis adalah negara yang memiliki tujuan universal mengupayakan perdamaian dan hak untuk menjalankan kehidupan warganya dengan apa pun agama yang dianut. “Hal ini sejalan dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,” kata dia.

Kesamaan itu menjadi salah satu alasan mengapa kedua negara menjadi mitra strategis selama 70 tahun menjalin hubungan diplomatik.

TERAS.ID