BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan pembiayaan infrastruktur nonAPBN melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, sepanjang tahun 2020 Kementerian PUPR berupaya untuk mempercepat pelaksanaan KPBU dengan melaksanakan penyiapan untuk 18 proyek yang diprakarsai Pemerintah (solicited) dengan total investasi Rp129,82 triliun dan 10 proyek yang diprakarsai badan usaha (unsolicited) dengan total investasi Rp146,69 triliun.

"Pada tahun 2020 sebanyak dua proyek KPBU dengan total investasi Rp27,55 triliun telah mencapai tahap penandatanganan perjanjian kerjasama yakni proyek Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo dan proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Heri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam mempercepat pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, Heri menyatakan telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui penyederhanaan prosedur tahapan KPBU, dukungan investasi sektor jalan tol, percepatan konstruksi dan lelang, percepatan Jalan Tol Trans Sumatera, peningkatan investasi sektor perumahan serta percepatan proyek SPAM Regional.

Khusus dalam penyederhanaan prosedur tahapan, Heri mengungkapkan Pemerintah telah melakukan regulasi serta deregulasi kebijakan pembiayaan infrastruktur terkait Limited Concession Scheme melalui Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas dan PP Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.