Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja Bertambah dari KSBSI

Oleh ANTARA
10 November 2020 - 20:01 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi pemohon selanjutnya yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, KSBSI diwakili Presiden Dewan Eksekutif Elly Rosita Silaban dan Sekjen Dewan Eksekutif Dedi Hardianto mengajukan pengujian formal dan materi.

Untuk uji formal, dalam pemohonannya, KSBSI menyebut pemerintah tidak melibatkan pekerja, buruh, atau serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja meski mendapatkan protes dari serikat pekerja.

Pemohon mengakui terdapat pertemuan dengan pemerintah. Akan tetapi, hanya membahas latar belakang diperlukannya omnibusl law, bukan rancangan pasal-pasal omnibus law. Selanjutnya pembahasan yang hanya 10 hari dinilai pemohon sangat tergesa-gesa.

Selain itu, pemohon menyoroti Pasal 6 yang menunjuk Pasal 5 Ayat (1) Huruf a. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya memuat Pasal 5.

Untuk uji materi, pasal yang dipersoalkan relatif cukup banyak, yakni Pasal 42 Ayat (3) Huruf c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 Ayat (3), Pasal 61A Ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal 156, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut KSBSI, muatan materi dalam pasal-pasal tersebut mengurangi hak dasar pekerja dari yang sebelumnya telah diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, pasal-pasal itu disebut menimbulkan kekosongan hukum di bidang hubungan industrial serta bertentangan dengan hak asasi manusia.

Untuk itu pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau menyatakan pasal-pasal yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANTARA

TAGS:

#UU Cipta Kerja #KSBSI

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

PKB Palangka Raya Bentuk Desk Pilkada untuk Jaring Cakada

19 April 2024 - 06:25 WIB

Sugianor menjelaskantahap penjaringan dimulai denganpengumuman pendaftaran Cakada secara nasional oleh Desk Pilkada DPP dan akan ditindak lanjuti oleh DPW dan DPC PKB seluruh Indonesia

Ketua Gerindra Katingan Daftar ke PKB Demi Maju di Pilkada

19 April 2024 - 06:20 WIB

Budy Hermanto, yang kini menjabat anggota DPRD dan juga Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau GerindraKabupaten Katingan mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) daerah tersebut, Kamis, 18 April 2024.

Rizky Aditya Putra Berencana Ikut Penjaringan Bacabup Lamandau di PDIP

19 April 2024 - 06:00 WIB

Rizky Aditya Putra berencana ikut mendaftar sebagai bakal calon (Bacalon) Bupati Lamandau pada proses penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diadakan PDI Perjuangan untuk Pilkada 2024.

Kemenparekraf Sebut Aspek Keamanan Penting dalam Berwisata

19 April 2024 - 05:00 WIB

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, aspek aman, selamat, nyaman, dan menyenangkan dalam berwisata merupakan hal penting, karenanya diperlukan adanya pembentukan manajemen krisis kepariwisataan di berbagai daerah.

Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

19 April 2024 - 04:00 WIB

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI akan menerapkan langkah ketat dalam rencana aksi korporasi ke depan.

PBNU Sambut Gembira Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

19 April 2024 - 03:00 WIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut gembira rencana kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan pada 3-6 September 2024.

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 02:00 WIB

Wang merasa prihatin atas bencana kemanusiaan besar yang terjadi di Jalur Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun akibat agresi Israel dan mengakibatkan bencana kemanusiaan terbesar di abad 21.

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

19 April 2024 - 01:00 WIB

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

19 April 2024 - 00:00 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari akan menanggapi aduan dirinya yang dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan tindakan asusila yang dilakukannya terhadap panitia penyelenggara luar negeri (PPLN) pada waktu yang tepat.

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

18 April 2024 - 23:51 WIB

Pejabat Bupati Sukamara, Kaspinor mengatakan untuk keberlanjutan pertanian kedepan, maka tongkat estafet pertanian perlu diserahkan kepada petanjmuda.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Samosir Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia