Pengamat: UU Cipta Kerja Jadi Solusi Kunci Atasi Persoalan Ekonomi

Oleh ANTARA
11 November 2020 - 09:45 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sejumlah pengamat ekonomi meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia.

“Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi,” ujar Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Yose Rizal Damuri mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain banyak usia yang baru masuk pasar kerja, saat ini banyak yang menjadi korban PHK karena krisis ekonomi akibat Covid-19.

Langkah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai sudah tepat untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai sudah melakukan sejumlah upaya untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah masa pandemi.

"Mudah-mudahan, dengan adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di Indonesia semakin meningkat. Saya yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif Slamet Usman Ismanto menyebut pengesahan UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang peningkatan daya dorong ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi dan peningkatan daya saing global.

"Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya serap tenaga kerja," katanya.

Daya saing Indonesia, lanjut dia, harus mampu ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga, peringkat IMD World Competitiveness Ranking kita terus meningkat tak lagi diperingkat 40.

Paska pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah harus membangkitkan daya saing Indonesia yang selama ini terpuruk akibat regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit dan berakibat pada kurangnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi.

"Butuh kerja sama dari berbagai pihak saat ini untuk dapat kembali bangkit dan mengatasi kondisi pandemi dan memulihkan kondisi ekonomi nasional di tahun depan," kata Slamet.

Sementara itu Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono menyakini UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.

TAGS:

#Ekonomi Indonesia #UU Cipta Kerja #Omnibus Law UU Cipta Kerja

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DWP Disdik Kalteng Ajak Kaum Perempuan Terus Berkarya

25 April 2024 - 01:00 WIB

Apalagi dengan momentum peringatan hari kartini yang dilaksanakan setiap tanggal 21 April setiap tahunnya sebagai pengingat perjuangan perempuan.

Dishub Jambi Belajar Peningkatan PAD ke Kalteng

25 April 2024 - 00:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Jambi melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kalteng dalam rangka kaji tiru terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.

Leonard S Ampung: Musrembang Sepurnakan RPJPD dan RKPD

25 April 2024 - 00:01 WIB

Sekaligus menentukan, arah kebijakan Pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja beserta lokasi.

Khemal Ajak Semua Pihak Sinergi dalam Mengatasi Permasalahan HET Gas LPG 3 Kg

24 April 2024 - 23:51 WIB

Sinergi ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan LPG dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Palangka Raya.

Musrembang Forum Tampung Aspirasi Perencanaan Pembangunan

24 April 2024 - 23:41 WIB

Ia mengatakan hal itu berguna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu Pembangunan Jangka Panjang.

Inspektorat Kalteng Harap Peran Bersama Tingkatkan MCP dan SPI 2024

24 April 2024 - 23:31 WIB

Selain itu, dibahas langkah yang perlu dalam perbaikan dan meningkatkan hasil tersebut yang akan disampaikan oleh KPK RI secara lebih rinci dan mendalam.

Jabatan Pj Sekda Palangka Raya Berlaku 6 Bulan

24 April 2024 - 23:21 WIB

Hera menjelaskan pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda merupakan langkah sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.

Pemeriksaan Administrasi Awal Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Digelar, Ini Pesan Kapolres Kapuas

24 April 2024 - 23:11 WIB

Kegiatan dibuka oleh Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Muliadnyana yang sekaligus menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta.

Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Desak Dishub Berantas Jukir Liar

24 April 2024 - 23:00 WIB

Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi mereka untuk memungut biaya parkir di luar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Personel Satpol PP Kapuas Cek Pangkalan LPG 3Kg

24 April 2024 - 22:51 WIB

Kepala Satpol PP dan Damkar Kapuas, Syahripin mengatakan ia mengerahkan anggota Sat Pol PP untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap pangkalan LPG 3Kg.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia