BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bio Farma sebagai perusahaan milik negara sudah terlibat dalam pengembangan vaksin sejak tahun 1988, untuk penyakit polio. Perusahaan plat merah ini juga tergabung dalam Koalisi Inovasi Kesiapsiagaan Pandemi (CEPI) dan kini terlibat dalam program COVAX Facility untuk merespon penanganan pandemi  COVID-19 di seluruh dunia.

Peran Bio Farma dalam memproduksi vaksin sudah terbukti lewat vaksin polio yang diekspor ke berbagai negara. Indonesia sendiri sudah dinyatakan bebas polio sejak tahun 2014 oleh WHO.

“Bio Farma mengekspor hampir dua pertiga kebutuhan dunia terhadap vaksin OPV atau vaksin polio,” ungkap Dr. Novilia Sjafri Bachtiar, Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Bio Farma dalam forum Webinar KPCPEN dengan tema “Pengembangan Vaksin Merah Putih Melindungi Negeri,” Rabu 11 November 2020.

Berdasarkan pengalaman itu,  upaya pengembangan vaksin COVID-19 yang dilakukan Bio Farma tidak diragukan lagi. Kini, selain bekerjasama dengan CEPI dan Sinovac, Bio Farma juga berkolaborasi dengan Lembaga Eijkman untuk memproduksi vaksin Merah Putih. 

“Targetnya bukan hanya memproduksi vaksinnya saja. Tetapi kita juga membangun kapasitas institusi-institusi di Indonesia untuk sanggup menghasilkan vaksin secara mandiri, tidak tergantung vaksin dari luar negeri,” ujar Dr. Novilia.

Optimisme bahwa Bio Farma akan mampu memproduksi vaksin COVID-19 juga disampaikan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Penanganan COVID-19 Kemenristek, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti. 

“Kita tidak kalah, tapi (mungkin) mulainya kita agak lambat sedikit. Tetapi bukan berarti kita tidak kompetitif. Pasti bisa, kita optimis.”, ucapnya bersemangat. Vaksin Merah Putih diharapkan dapat jadi simbol kemandirian bangsa. 

Siap terima vaksin dan divaksin

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin (Kobar) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kobar menyatakan siap menerima bantuan vaksin covid-19 dari pemerintah pusat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kobar, Jhonferi Sidabalok mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan apabila nantinya vaksin covid-19 resmi didistribusikan ke Kobar.

"Kita sudah siap dan tinggal menunggu juknisnya. Tempat penampungan dan penyimpanan vaksin sudah kita siapkan. Apabila datang, dipastikan tempat penyimpanannya aman," ujar Jhonferi Sidabalok, belum lama ini.

Dia menambahkan, Dinkes juga menyiapkan kader untuk nantinya menyosialisasikan vaksin covid-19 secara masif.

"Kader yang akan terjun ke masyarakat nanti akan kita berikan pembekalan. Mereka akan melakukan pendataan terhadap masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang baik dan benar. Sebab kalau kita tidak melibatkan masyarakat, petugas kesehatan tidak mampu menjalankan tugas itu semua," tuturnya.

Berdasarkan informasi, Kalteng akan mendapat 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Namun belum diketahui kuota untuk Kotawaringin Barat. 

Di lain pihak, Juru Bicara (Jubir) Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten  Kotawaringin Barat (Kobar) Achmad Rois belum lama ini  mengatakan, untuk pemberian vaksin yang baru langkah yang dilakukan di antaranya perlunya pemberian pemahaman pada masyarakat dengan tepat. Sehingga pro dan kontra terhadap produk medis tersebut dapat diminimalisasi.

"Bila dijelaskan dengan bahasa yang mudah, namanya saja barang baru, apalagi terkait dengan sesuatu yang untuk menyembuhkan. Tentunya masyarakat  harus diberikan pemahaman yang baik," jelas Achmad Rois.

Karena, lanjut Achmad Rois, jangankan vaksin covid-19 yang masih baru, obat yang sudah beredar lama saja diperlukan edukasi farmasi dan tata laksana pada individu yang mengonsumsinya. "Kemudian perlu dijelaskan bagaimana reaksi vaksin terhadap diri manusia. Karena setiap vaksin itu kan dipengaruhi oleh respon imunitas  individual," jelas Achmad Rois.

Langkah lain yang dilakukan yakni menyiapkan segala sumber daya, termasuk pemetaan sasaran pemberian vaksin. Menurut Achmad Rois, terdapat kelompok sasaran orang yang akan divaksinasi pada fase awal nanti.

"Berdasarkan koordinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Satgas Covid-19 pusat beberapa kelompok sasaran yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi  pada fase awal ini di antaranya adalah tenaga kesehatan, tenaga pelayanan masyarakat termasuk tenaga pengendali konflik yang langsung berhubungan dengan masyarakat," jelas Kadis Kesehatan Kobar ini.

Achmad Rois mengatakan, sebelum proses pemberian vaksin secara massal pada masyarakat yang jumlahnya sudah divalidasi, Satgas Covid-19 di daerah juga diminta untuk memetakan sebaran kekuatan petugas atau vaksinator hingga ke kelurahan dan desa. 

Ristianto (27 tahun) warga Madurejo, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengaku awalnya ia sendiri tidak menyetujui  saat rencana program vaksinasi massal covid-19 dilakukan pemerintah. "Namun setelah saya membaca berbagai literatur, baik di internet maupun buku, ternyata setiap program vaksinasi yang dilakukan sejak dulu memang selalu ada penolakan," jelas Ristianto.

Karena, menurut Ristianto, bukan hanya produk obat atau vaksin saja yang biasanya ditolak, namun produk apapun yang masih baru, juga tidak lepas dari penolakan. "Jadi menurut saya pribadi, tidak mungkin pemerintah mengeluarkan vaksin covid-19 dan melakukan vaksinasi massal, sebelum vaksin tersebut benar-benar aman," jelas Ristianto. (KPCPEN KOMINFO)