Anggota DPR: Negara Perlu Perkuat Ketahanan Keluarga Melalui UU

Oleh ANTARA
16 November 2020 - 16:25 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus salah satu pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga Netty Prasetiyani memandang perlu negara memperkuat ketahanan keluarga melalui sebuah undang-undang.

"Sadar atau tidak, negara banyak mengandalkan keluarga dalam berbagai hal. Misalnya, dalam mengatasi stunting, pasokan gizi dari keluarga, termasuk pembangunan karakter, moral, dan akhlak, negara mengandalkan keluarga," kata Netty dalam Rapat Panitia Kerja RUU Ketahanan Keluarga Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin.

Pada saat pandemi COVID-19, misalnya, banyak pekerjaan dan belajar dilakukan dari rumah sehingga peran keluarga sangat penting untuk keberhasilannya.

Menurut dia, seharusnya negara memberikan penguatan dan mengukuhkan agar keluarga kuat dalam menghadapi persoalan.

"Bicara ketahanan keluarga, selama ini kita lihat program pembangunan dengan melakukan pendekatan ke individu, seperti perempuan, anak, dan pemuda. Namun, ada institusi yang menentukan kemajuan dan kebaikan suatu bangsa, yaitu keluarga," ujarnya.

Kalau mau memperkuat bangsa Indonesia, lanjut dia, harus memperkuat institusi keluarga sehingga butuh RUU Ketahanan Keluarga yang termasuk lex specialis membahas keluarga.

Netty menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sudah tidak berlaku. Undang-undang ini kemudian digantikan dengan UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Namun, kata politikus PKS itu, undang-undang yang ada belum menyebutkan keterkaitan negara dalam memperkukuh peran keluarga dalam menghadapi persoalan.

"Oleh karena itu, kami tempatkan ketahanan keluarga dalam kondisi dinamis, keluarga harus tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan keragamannya sehingga berkontribusi dengan kemampuannya," kata Netty.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga, menurut Netty, menghadirkan kebaruan atas yang dibutuhkan dalam penguatan keluarga karena diyakininya ketahanan nasional bisa dimulai dari institusi keluarga.

Menurut dia, kalau dilihat secara komprehensif, dalam RUU tersebut tidak ada klausul yang mengatur hal-hal privat oleh Negara.

Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI sekaligus salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga Ali Taher Parasong mengatakan bahwa secara filosofis, yuridis, dan sosiologis perlu UU dalam kerangka penegakan hukum.

Ia menyebutkan banyak kasus perdagangan orang (human trafficking) menyisakan persoalan sosial dalam keluarga, misalnya perceraian yang meningkat.

Akibat perceraian di kabupaten rata-rata 300—500 orang bercerai per bulan, lalu di kota ada 100—200 orang bercerai per bulan, kata dia, menyisakan persoalan sosial pada perempuan, bahkan anak-anak.

"Hal itu berakibat pada masa depan mereka juga berdampak pada tumbuh kembang biologis dan jiwa anak-anak terdampak perceraian," katanya.

Kalau dikaitkan dengan peran negara yang dominan, kata Ali Taher Parasong, tidak semua diatur negara. Namun, ada sisi strategis dan penting negara perlu masuk, seperti mengatasi stunting dan fakir miskin serta anak-anak telantar.

Ali Taher yang juga anggota Fraksi PAN itu menilai secara konstitusional sudah baik. Namun, perlu penguatan peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

"Memang sudah ada UU lain secara parsial maka perlu UU khusus atau lex specialis agar ketahanan keluarga mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Oleh karena itu, perlu kepastian hukum sehingga keluar RUU ini. Hal ini untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia," katanya.

ANTARA

TAGS:

#Dpr #Ketahanan Keluarga #Uu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Penuhi Stok Darah di RSUD Lamandau, Karyawan Perusahaan Donor Darah

25 April 2024 - 22:25 WIB

Sekurangnya 80 karyawan PT Gemareksa Mekarsari (GMR) dan PT Satria Hupasarana (SHS) mendonorkan darahnya. Donor darah yang menjadi bagian dari kegiatan Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri dan Peringatan Hari Kartini itu, digelar di Ruang Meeting PKS PT GMR, Kamis 25 April 2024.

Dinas P3APPKB Kalteng Diseminasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO

25 April 2024 - 22:21 WIB

Diseminasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Kewajiban Pelaksanaan ISPO Tekankan Pertimbangan Lingkungan Sudah Masuk Produksi Sawit

25 April 2024 - 22:15 WIB

Direktur Utama, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa kewajiban pelaksanaan ISPO menekankan pertimbangan lingkungan dan etika sudah masuk pada produksi sawit.

Nilai MCP Pemko Palangka Raya Raih Peringkat 3 Terbaik di Kalteng

25 April 2024 - 22:11 WIB

Nilai ini menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan kinerja terbaik dalam pencegahan korupsi di Bumi Tambun Bungai ini.

Ekonomi Hijau Disebut Relevan dengan Kondisi Sumatera Utara

25 April 2024 - 22:05 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa webinar terkait ekonomi hijau yang dilaksanakan Mahasiswa Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU pada Kamis, 25 April 2024 melalui media zoom sangat relevan dengan kondisi Sumatera Utara.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian untuk Melindungi Peralihan Fungsi Lahan

25 April 2024 - 22:00 WIB

Komoditas Non Migas Jadi Ekspor Utama Kalteng Selama Februari 2024

25 April 2024 - 21:55 WIB

Keseluruhan ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 merupakan komoditas non migas dengan nilai mencapai US$416,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen dibanding Januari 2024 yang sebesar US$392,50 juta.

Pj Sekda Palangka Raya Ajak ASN Terapkan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan

25 April 2024 - 21:51 WIB

Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.

Empat Pelajar SLTA Barito Utara Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalteng

25 April 2024 - 21:45 WIB

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mengirimkan 4 (empat) pelajar di daerah ini untuk mengikuti seleksi menjadi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat Nasional.

Sekda Gunung Mas Jadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 21:41 WIB

Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia