Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Lima Puluh Kota Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Sri Mulyani Keluhkan Dilema Pengambilan Kebijakan dalam Situasi Krisis

  • Oleh ANTARA
  • 18 November 2020 - 13:50 WIB

BORNEONEWS, Jakarta  - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai dilema yang dialami pemerintah dalam mengambil kebijakan di tengah situasi tidak pasti seperti adanya pandemi COVID-19 saat ini.

“Situasi luar biasa dan tidak pasti tetap mengharuskan pemerintah hadir, namun pertanyaannya hadir seperti apa dan ini lah dilema yang harus diatasi dan dihadapi. Tidak ada situasi yang ideal,” kata Sri Mulyani dalam acara Anti Corupption Summit-4 2020 di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyebutkan dilema pertama adalah mengenai keputusan pemerintah untuk mengandalkan dan memilih antara data historis atau data proyeksi dalam membuat sebuah kebijakan.

“Data historis tentu membantu tapi kalau kita tahu dampak COVID-19 memukul ekonomi dan keuangan, apakah policy didesain dengan mengandalkan data historis saja atau kita mendesain berdasarkan apa yang mungkin terjadi,” jelas Sri Mulyani.

Hal itu, kata dia, berimplikasi secara hukum karena akan dipertanyakan mengenai keakuratan data tersebut.

“Ini pun bisa menjadi masalah kalau dilihat secara hukum saja karena banyak perkara hukum ditanyakan datanya tidak menyatakan begitu. Itu hanya forecast tapi forecast itu adalah cara untuk antisipasi,” ujar Sri Mulyani.

Dilema kedua adalah mengenai antara kecepatan atau akurasi yaitu jika memilih kecepatan maka penyaluran bantuan bisa cepat namun tidak akurat dan berpeluang terjadi free rider yang meningkatkan moral hazard.

Sedangkan jika memilih akurat maka bantuan tidak bisa tersalurkan secara cepat kepada masyarakat karena harus menunggu data yang sempurna terlebih dahulu.

“Pemerintah perlu membantu masyarakat secara cepat, namun mungkin akurasinya yang inclusion exclusion error datanya belum sempurna sehingga pilihan itu tetap dilakukan sambil memperbaiki akurasi data,” kata Sri Mulyani.

Dilema ketiga adalah mengenai antara fleksibilitas atau compliance karena regulasi yang dibuat dalam rangka merespon dampak dari situasi krisis pandemi membutuhkan kecepatan. Sementara jika harus compliance maka respons yang dilakukan akan lebih lambat mengingat harus mengedepankan ketaatan proses dan akuntabilitas.

Berita Terbaru

Pemkab Kotim Dampingi 2 Korban Asusila

Pemkab Kotim Dampingi 2 Korban Asusila

  • 20 April 2024 - 12:10 WIB
Indonesia AirAsia Batalkan Penerbangan ke Kota Kinabalu Akibat Erupsi

Indonesia AirAsia Batalkan Penerbangan ke Kota Kinabalu Akibat Erupsi

  • 20 April 2024 - 12:00 WIB
Selama Maret, OJK Sasar Pesantren untuk Edukasi dan Literasi Keuangan

Selama Maret, OJK Sasar Pesantren untuk Edukasi dan Literasi Keuangan

  • 20 April 2024 - 11:50 WIB
De Rossi Sebut Ada Andil Real Madrid dalam Lolosnya Roma ke Semifinal

De Rossi Sebut Ada Andil Real Madrid dalam Lolosnya Roma ke Semifinal

  • 20 April 2024 - 11:40 WIB
Kasat Pol PP Seruyan Kunjungi Satpol PP Kotim

Kasat Pol PP Seruyan Kunjungi Satpol PP Kotim

  • 20 April 2024 - 11:30 WIB
Pioli sebut Milan Tinggalkan Liga Europa "dengan penyesalan"

Pioli sebut Milan Tinggalkan Liga Europa "dengan penyesalan"

  • 20 April 2024 - 11:20 WIB
Penanganan Darurat Jalan Tanjung Jariangu-Bawan-Kuala Kuayan Berpacu dengan Cuaca

Penanganan Darurat Jalan Tanjung Jariangu-Bawan-Kuala Kuayan Berpacu dengan Cuaca

  • 20 April 2024 - 11:10 WIB
Menkominfo Bahas Transformasi Digital saat Bertemu dengan Tony Blair

Menkominfo Bahas Transformasi Digital saat Bertemu dengan Tony Blair

  • 20 April 2024 - 11:00 WIB
Menteri Sosial Minta Kreator Konten Tidak Takut Mencoba Hal Baru

Menteri Sosial Minta Kreator Konten Tidak Takut Mencoba Hal Baru

  • 20 April 2024 - 10:45 WIB
Pemkab Seruyan Kaji Tiru Terkait Kedisiplinan ASN

Pemkab Seruyan Kaji Tiru Terkait Kedisiplinan ASN

  • 20 April 2024 - 10:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri