Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Halmahera Selatan Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Penuhi Program Prioritas, APBD Barito Selatan Berhutang 5,2 Persen

  • Oleh Uriutu
  • 20 November 2020 - 21:10 WIB

BORNEONEWS, Buntok - Untuk memenuhi pencapaian program wajib dan prioritas, APBD 2021 Barito Selatan harus berutang sebesar 5,2 persen.

Ketua DPRD Barsel, Farid Yusran mengatakan berdasarkan hasil review antara legislatif dan eksekutif  bahwa akan menyepakati anggaran 2021 harus berutang.

Kenapa harus berutang karena situasi pandemi Corona Virus Disease-19 atau COVID-19 dan dampaknya menyulitkan semua pihak termasuk masyarakat kecil.

"Terkait itulah kita bersama-sama mencari solusi agar program penganggaran bisa terpenuhi untuk hal-hal yang wajib dan prioritas 2021," katanya seusai pembahasan KUA-PPAS, Jumat, 20  November 2020.

Ia menjelaskan kalau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 skala prioritasnya yakni penanganan kesehatan, dan terkait hal-hal kesehatan akibat pendemi COVID-19.

Kemudian skala prioritas lainnya seperti penanganan dampak ekonomi akibat pandemi yang sedang berlangsung saat ini.

Akibat pandemi ini banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya, dan usahanya yang sudah hancur-hancuran, dan ada juga yang usahanya sudah habis, sehingga menjadi pengangguran.

Dia membeberkan sebelumnya opsi jumlah utang itu sekitar Rp 140 miliar, ternyata setelah dihitung anggarannya tidak mampu untuk membayarkannya. Sebab batas waktu pembayarannya sampai akhir masa jabatan kepala daerah.

Untuk masa jabatan bupati saat ini akan berakhir pada Mei 2022 mendatang. Berarti pada Mei 2022 utang sudah lunas. Dengan nilai itu kita harus menyiapkan Rp 30 miliar lebih setiap bulan selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2022.

Serta jika berhutang Rp 140 miliar melebihi ketentuan defisit, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/2020, defisit diperkenankan hanya 5,2 persen saja.

Bila dihitung dengan kapasitas fiskal, dan jumlah defisit yang hanya boleh 5,2 persen, berarti Pemkab Barsel hanya boleh berutang maksimum sebesar itu dari jumlah APBD 2021.

"Kalau APBD Barsel 2021 Rp 1 triliun berarti kita boleh berutang sekitar angka Rp 50 miliaran, dan kalau dihitung pembayarannya dari Januari hingga Mei 2022 hanya berkisar antara Rp 15 hingga Rp 16 miliar dalam setiap bulannya, dan anggarannya mampu untuk membayarkan angsuran utang tersebut," tambahnya.

Apakah ada pengurangan kegiatan fisik dalam APBD 2021 dia menjelaskan akan dilihat pada program kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya.

"Karena pihak eksekutif masih belum menyampaikan program setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di daerah ini," ucapnya. (URIUTU DJAPER/B-6)

Berita Terbaru