Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Kendal Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Murung Raya Serahkan okumen KUA PPAS R-APBD Tahun Anggaran 2021 DPRD

  • Oleh Trisno
  • 21 November 2020 - 18:50 WIB

BORNEONEWS, Puruk Cahu – Ketua DPRD Murung Raya Doni menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 dari Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph.

Penyerahan KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2021 berlansung pada agenda rapat paripurna ke-9 masa sidang III tahun 2020 yang didalamnya juga dilaksanakan penyampaian dan menyerahkan hasil reses DPRD Mura kepada pihak eksekutif, belum lama ini.

Ketua DPRD Mura Doni menyampaikan untuk pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD tahun anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun Anggaran 2021 dan penyusunan APBD dan penyusunan KUA/PPAS yang merupakan hasil kesepakatan pemerintah daerah bersama DPRD.

Dikatakan Doni, dalam proses penyusunan APBD ini di samping harus berpedoman dengan rencana jangka menengah daerah. "Termasuk harus sinkron dengan 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2021," ujar Doni.

Sedangkan, Bupati Mura Perdie M Yoseph ketika menyampaikan paparannya bahwa kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang dikenal dengan KUA PPAS, secara substansial merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran.

"Artinya bahwa KUA dan PPAS membuat kerangka kesepakatan sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan, dan kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun anggaran 2021 yang akan datang," terangnya.

Perdie menyebutkan didalam menyusun KUA dan PPAS tahun 2021, Pemkab Mura berpedoman pada RPJMD kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD kabupaten Murung Raya tahun 2021, diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) dan RKPD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 serta Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Mura. (Trs)

Berita Terbaru