Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pegunungan Arfak Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mahasiswa S2 Fakultas Hukum UPR ini Bicara Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

  • Oleh Abdul Gofur
  • 22 November 2020 - 18:00 WIB

BORNEONEWS, Kasongan - Yudha Setiawan, mahasiswa S2 Fakultas Hukum UPR ini menyampaikan pandangannya soal pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Yudha Setiawan, Minggu,  22 November 2020 mengatakan, banyak ditemukan berbagai permasalahan ekonomi yang berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat, serta fluktuasi rupiah terhadap mata uang asing sebagai akibat adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Imbauan pemerintah untuk tetap dirumah dan menghindari keramaian serta tidak bepergian, membuat dampak negatif bagi para pelaku usaha seperti di bidang transportasi, rumah makan, pusat perbelanjaan dan juga perusahaan-perusahaan. 

"Begitu juga dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, juga tak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang bisa mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah karena menurunnya omzet penjualan," tuturnya.

Menurut Yudha, pemerintah memang mendata bagi pelaku UMKM yang memohon untuk mendapatkan bantuan dana usaha sebesar Rp 2,4 juta dengan syarat yang telah ditentukan. Hal ini disambut baik oleh pelaku UMKM khususnya yang terdampak karena pandemi covid-19. 

Namun bansos saat pandemi sekarang ini, dan sebagian wilayah Indonesia masih melaksanakan PSBB, masih ditemukan banyaknya pemohon bansos yang mengantri saat pencairan di bank. Sementara bank yang telah ditunjuk terkesan mengabaikan protokol kesehatan.

"Tentunya hal ini menjadi kontradiktif yakni disaat pemerintah berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat pelaku usaha UMKM selama pandemi, malah menjadi potensi untuk menciptakan cluster baru penularan atau penyebaran Covid-19 diberbagai daerah," ungkapnya.

Terkait hal ini ada beberapa peraturan dikeluarkan pemerintah dalam hal penyaluran bansos, upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 itu.

"Perlu adanya sinergitas antara stakeholder dan pemahaman yang sama serta sosialisasi terkait metode penyaluran bansos kepada pelaku usaha UMKM agar berjalan dengan maksimal tepat sasaran serta tidak mengabaikan protokol kesehatan," imbuh Yudha Setiawan. (ABDUL GOFUR/B-11)

Berita Terbaru