Tim Paslon 02 akan Adukan Bawaslu Kapuas ke DKPP

Oleh Dodi Rizkiansyah
26 November 2020 - 08:15 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kapuas telah menyampaikan jika 1 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 oknum kepala desa (kades) dikenakan pasal dugaan pelanggaran netralitas Pilkada Kalteng 2020.

Hal itu berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Kapuas terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian, sehingga disampaikan status laporan tersebut. Sehingga untuk 1 oknum ASN melanggar netralitas itu, Bawaslu Kapuas menyerahkan rekomendasi ke KASN, sedangkan untuk 5 oknum kepala desa rekomendasinya diserahkan ke Plt Bupati Kapuas.

Tapi untuk sangkaan pasal pidana pemilihan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Sebelumnya semua laporan itu disampaikan pelapor dalam hal ini Tim Kampanye H Sugianto Sabran - H Edy, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng nomor urut 2 melalui Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi ke Bawaslu Kapuas beberapa waktu lalu.

Terkait hasil itu, Ketua Tim Kampanye Paslon Cagub dan Cawagub Kalteng H Sugianto Sabran - H Edy Pratowo untuk Kabupaten Kapuas, H Muhammad Mawardi tetap belum puas dengan kinerja Bawaslu Kapuas, bahkan rencananya akan mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

"Kami menganggap dan menduga Bawaslu Kapuas tidak independen," kata Muhammad Mawardi, Rabu 25 November 2020.

Mawardi secara tegas menyatakan tidak puas dengan kinerja Bawaslu Kapuas, yang mana seperti daerah lain ia mencontohkan seperti oknum kades berfoto saja dengan Paslon seharusnya sudah dikenakan pasal pidana pemilihan. Kejadian itu sudah bisa menjadi yurisprudensi.

"Maka kami akan membawa kasus ini ke DKPP untuk mempersoalkan kinerja Bawaslu serta apabila sampai DKPP dan terbukti maka kami juga mempersoalkan kinerja Gakumdu," ucapnya.

Terpisah, Sukarlan Fachrie Doemas selaku anggota Bidang Hukum Dan Advokat Paslon 02 menambahkan jika terkait hasil proses pelanggaran netralitas itu dilakukan 5 oknum Kades dan 1 ASN diharapkan ditindak lanjuti sebagaimana aturan berlaku.

Menurutnya masih ada beberapa kasus di daerah lain yang sudah terbukti dipersidangan ditahan atau dihukum sesuai ketentuan berlaku. Oleh sebab itu tim akan mempersiapkan langkah untuk melaporkan Bawaslu kapuas ke pihak DKPP di Jakarta menguji apakah putusan yang dambil Bawaslu sudah sesuai atau sebaliknya.

"Kami menganggap dan menduga bahwa Bawaslu Kapuas masih tidak indipendent," tuturnya. Terkait hasil proses pelanggaran netralitas yang dilakukan 5 oknum Kades dan 1 ASN ini diharapkan ditindak lanjuti sebagaimana aturan berlaku.

TAGS:

#DKPP #Bawaslu Kapuas #Tim Paslon 02

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Bahtiar Ujang Purnama Akui Peningkatan Rata-rata Monitoring Centre For Prevention Kalteng

24 April 2024 - 03:00 WIB

Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melaluiJAGA.ID.

Murid SDN 4 Tamiang Layang Raih Medali Emas National English and Science Olympic

24 April 2024 - 02:00 WIB

Sebelumnya pada 2023 Evan juga mendapatkan mendapatkan medali emas pada ajang yang sama.

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati KapuasErlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasaperluberjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikanreformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia