Abadi menyebutkan selama ini, banyak konflik dengan investasi yang terjadi itu akibat kurangnya juga keberpihakan kepada masysrakat adat.

Menurut Abadi penetapan status hutan adat dilakukan pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Abadi menyebutkan dengan adanya penetapan hutan adat ini maka perusahaan besar tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembabatan hingga penyerobotan terhadap lahan tersebut.

Karena itu bisa dikenakan sanksi pidana karena itu adalah perbuatan illegal. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat selaku pemangku hutan adat dilindungi haknya untuk mengelola hutan adat dan mendapat perlindungan dari gangguan perusakan lingkungan. 

"Selain itu, UU Kehutanan mengamanatkan yang berhak atas pemanfaatan hutan adat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan," katanya. (NACO/B-11)