Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Sragen Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tim Penyidik Cabjari Palingkau Geledah Rumah Kades Tersangka Dugaan Korupsi DD dan ADD

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 02 Desember 2020 - 23:15 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Tim penyidik dari Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas (Cabjari) di Palingkau melakukan penggeledahan rumah kepala desa berkaitan dengan dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kahuripan Permai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Rabu, 2 Desember 2020.

Penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir, hingga akhirnya penyidik Cabjari Palingkau menetapkan tersangka, atau orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara Tipikor pengelolaan DD dan ADD di desa itu.

"Tersangka tersebut berinisial FGSS merupakan Kepala Desa Kahuripan Permai yang ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 30 November 2020," kata Kepala Cabjari Palingkau yang juga Ketua Tim Penyidik, Amir Giri dalam rilisnya Rabu malam.

Amir menjelaskan, penggeledahan yang ia pimpin pada Rabu 2 Desember 2020 itu bertempat di rumah tersangka dengan disaksikan petugas pengamanan dari anggota kepolisian dan ketua RT setempat. Tim Penyidik Cabjari Palingkau juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti.

"Kami lakukan ini karena tersangka tidak ditahan, dan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 38 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP," tuturnya.


Dalam penggeledahan itu, dilakukan penyitaan 41 barang bukti terdiri dari dokumen, stempel beserta bantalan stempel, printer, tinta stempel, dan kwitansi.

"Kerugian negara mencapai setengah miliar lebih, berdasarkan penghitungan tim auditor," bebernya.

Dalam dugaan kasus itu, pihaknya menargetkan akhir bulan ini dapat dinaikan ke penuntutan. "Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya. (DODI RIZKIANSYAH/B-7)

Berita Terbaru

Anggota DPRD Harapkan Dinas Damkar Kedepan Lebih Baik Lagi

Anggota DPRD Harapkan Dinas Damkar Kedepan Lebih Baik Lagi

  • 18 April 2024 - 22:50 WIB
Peduli Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau, Macan Kapuas Berikan Bantuan

Peduli Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau, Macan Kapuas Berikan Bantuan

  • 18 April 2024 - 22:40 WIB
Polsek Arut Pantau Kenaikan Air Banjir

Polsek Arut Pantau Kenaikan Air Banjir

  • 18 April 2024 - 22:30 WIB
Apresiasi Apel Gabungan Pemkab Barito Utara, Ini Kata Ketua DPRD

Apresiasi Apel Gabungan Pemkab Barito Utara, Ini Kata Ketua DPRD

  • 18 April 2024 - 22:20 WIB
Resmi Terima SK Pengangkatan, 1.910 PPPK Pemkab Kapuas Diminta Tunjukkan Kinerja Terbaik

Resmi Terima SK Pengangkatan, 1.910 PPPK Pemkab Kapuas Diminta Tunjukkan Kinerja Terbaik

  • 18 April 2024 - 22:10 WIB
Ketua DPRD Palangka Raya Apresiasi Tindak Lanjut Dishub Terhadap Laporan Tarif Parkir

Ketua DPRD Palangka Raya Apresiasi Tindak Lanjut Dishub Terhadap Laporan Tarif Parkir

  • 18 April 2024 - 22:00 WIB
143 Jemaah Calon Haji Barito Utara Ikuti Bimbingan Manasik Haji 1445 Hijriah

143 Jemaah Calon Haji Barito Utara Ikuti Bimbingan Manasik Haji 1445 Hijriah

  • 18 April 2024 - 21:50 WIB
HBP Ke-60, Rutan Tamiang Layang Adakan Aksi Sosial Donor Darah

HBP Ke-60, Rutan Tamiang Layang Adakan Aksi Sosial Donor Darah

  • 18 April 2024 - 21:40 WIB
Dinas NakertransKop UKM Barito Utara Buka Pemagangan Dalam Negeri

Dinas NakertransKop UKM Barito Utara Buka Pemagangan Dalam Negeri

  • 18 April 2024 - 21:30 WIB
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Kesehatan Aktif Dukung Program Posyandu dan Posbindu

Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Kesehatan Aktif Dukung Program Posyandu dan Posbindu

  • 18 April 2024 - 21:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri