Diah mengatakan peraturan tersebut juga mengatur prosedur persidangan, yaitu dipimpin hakim tunggal yang telah memiliki sertifikasi hakim anak atau telah mengikuti bimbingan teknis tentang sistem peradilan pidana anak serta tidak menggunakan atribut persidangan agar hakim dapat menggali pandangan anak.

"Seringkali, anak tidak dalam kapasitas memiliki kuasa untuk memberikan pendapat. Ketika ditanya, secara psikologis mungkin akan memenuhi perintah orang tua, mungkin dikawinkan karena hamil lebih dahulu," katanya.

Diah mengatakan kemungkinan dispensasi memang menjadi salah satu persoalan dari upaya pencegahan perkawinan anak, yang secara peraturan perundang-undangan sudah diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas usia paling rendah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

"Ternyata setelah Undang-Undang itu disahkan, ada peningkatan permohonan dispensasi dua kali lipat pada Januari hingga Juni 2020, dibandingkan November hingga Desember," tuturnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengadakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Hasil Pengawasan Implementasi Dispensasi Kawin Usia Anak dengan mengundang sejumlah pihak antara lain Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agama, dan Komisi VIII DPR. 

ANTARA