Musdalifah menjelaskan dalam melakukan peremajaan, para petani sawit juga dihadapi dengan permasalahan lahan serta kemampuan dalam memenuhi proses administratif.

Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja di mana terdapat pasal yang mendukung para petani rakyat dalam menjalankan tata kelola yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan pada tahun 2021 pihaknya telah mengalokasikan 5 persen dari pendapatan pungutan ekspor sawit untuk membantu pembiayaan proses Sertifikasi ISPO petani sawit.

Ada pun realisasi PSR tahun 2020 mencapai 67.018 hektare dengan melibatkan 28.794 pekebun sawit serta penyaluran dana sebesar Rp 1,8 triliun.

Ia menegaskan bahwa program PSR ini berperan penting, seiring dengan keberlanjutan mandatori biodiesel. Pemerintah pun telah menetapkan target peremajaan sawit rakyat seluas 540.000 hektare dalam kurun waktu 2020--2022.

Target ini berbanding lurus dengan proyeksi peningkatan kebutuhan domestik, terutama dalam pemenuhan mandatori biodiesel yang dijalankan pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Seiring meningkatnya permintaan bahan bakar dan meningkatnya alokasi biodiesel dari tahun ke tahun, program peremajaan sawit rakyat memainkan peranan yang sangat penting," kata Eddy.

ANTARA