BORNEONEWS, Palangka Raya - Debat terakhir pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Rabu malam 2 Desember 2020 malam terjadi adu argumen antar kandidat.

Seperti pada debat ini membahas masalah pendidikan. Ada hal menarik yang dibahas paslon nomor urut 01, yakni berjanji jika terpilih akan mengembalikan kebijakan pemegang kewenangan SMA ke pemerintah kabupaten/kota.

Janji ini pun dinilai sembrono oleh kalangan politisi. Salah satunya dari Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng Faridawati Darland Atjeh.

Ia mengatakan pengembalian kebijakan ini tidak semudah yang dipikirkan. Apalagi pengelolaan kewenagan SMA sederajat ke provinsi ini sudah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK, sehingga tidak perlu lagi dialihkan ke kabupaten dan kota.

Diketahui, Kemendikbud mulai menerapkan pengalihan urusan pemerintahan SMA sederajat dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi mulai dilaksanakan sejak 2017 berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Adu argumen dalam debat sah-sah saja, tapi jangan memberi info ngawur atau tidak sesuai aturan," ujarya, Kamis 3 Desember 2020.

Selain itu ujar Farida, pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, PAUD, dan dikmas, serta pemerintah daerah diharapkan bisa mengurusi ini secara optimal dan maksimal.

"Jika dialihkan maka akan berpengaruh pada APBD kabupaten/kota. Maksudnya pemkab dan pemko memegag PAUD dan SMP/sederajat saja kurang mampu, dan masih banyak gedung-gedung sekolah yang rusak dan guru kurang. Apalagi SMA dikembalikan tambah kacau," jelasnya.

"Pada intinya kewenangan pengelolaan SMA/sederajat itu perintah undang-undang. Mana bisa dialihkan semaunya, sejak 2017 sudah dipegang oleh provinsi," tegasnya.