Terdakwa Kasus Korupsi PD Agrotama Mandiri Divonis 7 Tahun Penjara, Pengacara: Ujang Iskandar Paling Bertanggung Jawab

Oleh Palangka Post
07 Desember 2020 - 18:25 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Terdakwa kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Perusahaan Daerah (PD) Argotama Mandiri, Daniel Alexander Tamebaha menjalani sidang pembacaan keputusan, Senin, 7 Desember 2020. Dalam perkara ini hakim memvonis terdakwa 7 tahun penjara.

Daniel Alexander Tambeha yang merupakan Direktur PT Aleta Danamas yang saat itu merupakan rekanan bisnis dari perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Agrotama Mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat, pada masa kepemimpinan Bupati Ujang Iskandar.

Humas Pengadilan Negeri Palangka Raya, Zulkifli mengatakan, Daniel Alexander Tamebaha dijatuhkan vonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim melalui persidangan Tipikor yang dilakukan secara vicon di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

"Putusan yang dikenakan kepada terdakwa ialah, selama 7 tahun, dengan denda sebanyak 200 juta, subsider (pengganti hukuman) empat bulan kurungan," katanya.

Zulkifli mengungkapkan, Daniel Alexander Tamebaha belum memberikan keputusan apakah akan melakukan banding atau menerima putusan dari Majelis Hakim. Oleh karena itu, majelis hakim memberikan waktu banding selama 7 hari.

"Terdakwa diberikan waktu selama 7 hari untuk berpikir mau melakukan banding atau tidak. Apabila selama 7 hari itu, masih belum ada jawaban maka secara otomatis terdakwa menerima putusan tersebut," jelasnya.

Menurut informasi yang dihimpun, peran tersangka saat itu adalah sebagai penyedia tiket pesawat pada saat PD Agrotama, bekerjasama dengan Riau Airline setelah Agrotama Mandiri gagal pada pengolahan pabrik jagung.

Berdasarkan penyidikan petugas, jumlah uang yang ditanamkan PD Agrotama Mandiri pada PT Aleta Danamas terkait kerjasama pengadaan tiket pesawat sebesar Rp 1,526 miliar rupiah.

Pengadilan telah menetapkan Mantan Direktur PD Agrotama Mandiri, Reza Indriadi dan Sunarko sebagai tersangka terhadap kasus Tipikor di Pabrik Jagung di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut.

Sebelumnya, Kuasa hukum Reza Indriadi, Wanto A Salan menilai, bahwa Ujang Iskandar merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas terjadinya sengkarut kerugian negara dalam kasus dugaan tipikor di perusahaan jagung tersebut.

Yang mana menurut Wanto, dari beberapa persidangan, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, cenderung mengindikasikan Ujang Iskandar sebagai aktor penentu kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) itu. Di antaranya seperti, penentuan nilai harga jual jagung dan mitra kerjasama jual-beli jagung.

Wanto menjelaskan, dari penuturan keterangan sejumlah saksi di persidangan, penentuan harga jual jagung sebesar Rp1.300 per kilogram (Kg) sudah ditentukan pemerintah daerah sebelum Reza Indriadi menduduki posisi Direktur Utama (Dirut) PD Agrotama Mandiri. Oleh karenanya, harga jual itu ditetapkan pada 2008 lalu. Sesuai hasil kajian akademis, hasil kerjasama Pemda dengan salah satu konsultan asal Jember, Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, terdakwa Reza mulai menduduki jabatan Dirut di perusahaan itu pada tahun 2009.

"Jadi Reza ini hanya melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Saya sendiri heran, kalau bisnis itu dari 2008 saja sudah membuat pemerintah daerah rugi. Kenapa terus dilanjutkan. Kenapa kok tetap menggunakan harga Rp1.300 itu. Sedangkan Reza itu baru masuk (menjabat Dirut) tahun 2009." katanya.

Kemudian menurut kliennya, lanjut Wanto, mitra kerjasama jual-beli jagung PD Agrotama Mandiri juga sudah ditentukan sejak sebelum Reza menduduki jabatan Dirut PD Agrotama Mandiri. Hal tersebut didasarkan atas adanya bukti faximile yang diterima dari salah satu pengusaha asal Pelaihari Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang berisikan permintaan pasokan jagung. Saat Reza baru mulai menjabat sebagai Dirut.

"Artinya kerjasama itu sudah berjalan sebelum Reza masuk. Awalnya jagung itukan untuk dijual ke luar negeri. Bahkan pemda bayar konsultan dari Jember sebesar Rp770 juta untuk kajian akademisnya. Tapi nyatanya (ekspor) itu tidak dilakukan. Bukan karena tidak dapat pembeli. Tapi karena pemda tidak pernah ada upaya menawarkan ke luar negeri. Nyatanya malah kerjasama dengan pengusaha dari Pelaihari Banjarmasin." ujarnya.

TAGS:

#Korupsi #Ujang Iskandar #Agrotama Mandiri

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

23 April 2024 - 18:40 WIB

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lamandau dalam beberapa hari terakhir membuat debet air di sejumlah sungai terus naik dan meluap hingga ke pemukiman penduduk.

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

23 April 2024 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPRD KaltengSiti Nafsiah meminta supaya peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi, kabuopaten dan kota.

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

23 April 2024 - 18:21 WIB

Sekretaris DPW Partai NasDem Kalteng,Mukarramah dalam keterangan konferensi pers, pada Selasa 23 April 2024, mengungkapkan bahwa hal tersebut dalam rangka suksesi Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Bahtiar Tekankan Dua Strategi KPK Tekan Korupsi

23 April 2024 - 17:10 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bahtiar Ujang Purnama tekankan dua strategi KPK dalam menekan Korupsi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia