Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Pulau Taliabu Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kinerja KPU dan Bawaslu Kalteng Cukup Baik, Ini Ukurannya

  • Oleh Hendri
  • 22 Desember 2020 - 14:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat politik di Kalteng, Jhon Retei Alfri Sandi menilai kinerja KPU maupun Bawaslu sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama proses penyelenggaraan Pilkada Kalteng 2020.

"Secara umum kita melihat sudah cukup mereka bekerja sesuai tugas dan fungsinya," kata Jhon, Selasa 22 Desember 2020. 

Salah satu yang menjadi tolok ukur adalah partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Tengah pada Pilkada 5 tahun lalu hanya 54,10%. Sedangkan pada Pilkada Kalteng 2020 sebesar 61,95 persen.

"Jika dibanding pemilu 5 tahun lalu keberhasilan pesta demokrasi tahun ini tentu saja lebih baik karena partisipasi pemilih meningkat padahal pada masa pandemi," imbuh dia.

Begitu juga dengan isu pelanggaran yang mengemuka, menurutnya isu yang digodok hanya berkutat pada penggunaan fasilitas daerah yang digunakan oleh pasangan petahana.

Padahal hal itu menjadi satu kronologi yang tidak dapat dipisahkan dengan datangnya bencana dan tindakan pemerintah untuk memberikan bantuan.


"Dalam kasus kita ini yang diajukan oleh pasangan calon kan adalah penggunaan fasilitas pemerintah. Kaitannya ini juga tidak hanya terjadi di Kalteng, karena dari awal sejak masuknya pandemi kemudian pemanfaatan dana Bansos menjadi roda yang bergulir dan regulasi yang tersedia tidak bisa mengakomodir itu," jelasnya.

Meski begitu Wakil Dekan I FISIP UPR ini menyarankan agar penyelenggara pemilu di Kalteng bisa melakukan kajian evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pemilihan selanjutnya.

Menurutnya perlu pelatihan khusus bagi semua anggota penyelenggara agar kemampuan menganalisis terjadinya pelanggaran bisa diminimalisir dengan adanya sumber daya manusia yang handal.

"Sebaiknya perekrutan mulai dari KPPS tidak lagi bersifat Ad Hock melainkan dibuat petugas khusus serta melibatkan kalangan akademisi untuk menyeleksi serta melakukan pendampingan hingga pembinaan sesuai latar belakang dan kemampuan dalam bidang politik," pungkasnya. (HENDRI/B-5)

Berita Terbaru