Pakar Hukum Nilai FPI Jelas tak Sesuai Konstitusi

Oleh ANTARA
06 Januari 2021 - 14:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pakar hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menilai ormas Front Pembela Islam (FPI) jelas tak sesuai dengan konstitusi bila aktivitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah.

Indriyanto Seno Adji dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan termasuk bila memunculkan nama dan kata NKRI Bersyariah. Ini katanya jelas bertentangan dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Indriyanto, pelarangan kegiatan dan aktivitas FPI haruslah diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahannya, baik langsung atau tidak langsung dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya.

Karenanya lanjut dia pelanggaran terhadap larangan itu sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru, apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

"Ini tidak saja perlu pengawasan tapi sudah berbentuk pembangkangan terhadap kekuasaan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya bila melanggar hukum harus ditindak secara tegas," ucap Indriyanto menegaskan.

Ia menilai keputusan pemerintah melarang semua kegiatan, penggunaan logo dan atribut ormas Front Pembela Islam (FPI) tidak perlu menjadi polemik. Menurut dia, kebijakan tersebut sudah sesuai hukum.

"Tidak perlu menjadi polemik tentang pelarangan kegiatan FPI. Ini persoalan hukum tata negara, hukum administrasi negara dengan dampak hukum pidana apabila dilakukan pelanggaran-nya. Keputusan pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tutur Indriyanto.

Dia menjelaskan hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Undang-Undang Ormas sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Kemendagri sampai sekarang juga tidak menerbitkan surat keterangan terdaftar bagi FPI.

Sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lanjut Indriyanto memiliki kewenangan mengevaluasi status hukum ormas sebagai badan hukum. Dan FPI, kata Indriyanto, tidak pernah terdaftar status badan hukumnya.

"Dari sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sebagai OTB (organisasi tanpa bentuk)," ucap Indriyanto.

Ruang demokrasi

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan pelarangan aktivitas FPI oleh pemerintah tidak bisa disebut sebagai upaya menghabisi demokrasi.

Menurut dia, justru kehadiran negara untuk menjamin hidup dan tumbuhnya ruang berdemokrasi.

"Seperti menjamin dan melindungi ruang berdemokrasi dalam masyarakat secara aman dan nyaman dari aksi-aksi organisasi yang justru sejati-nya anti-demokrasi," kata Masinton.

Masinton meyakini semua masih ingat dengan rekam jejak FPI. Pada 1998 bersama Pam Swakarsa, FPI menggangu aksi-aksi gerakan mahasiswa pro-demokrasi yang memperjuangkan reformasi total saat itu.

Pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI. Organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu tidak memiliki "legal standing" sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.

Selain itu, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. Sebanyak 35 anggota atau pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota atau FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.

TAGS:

#FPI #Front Pembela Islam

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

20 April 2024 - 04:00 WIB

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

20 April 2024 - 03:00 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Erlin Hardi mengapresiasi jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) yang berhasil melaksanakan budi daya tanaman hidroponik.

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

19 April 2024 - 23:10 WIB

Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan pergerakan penumpang pada periode Lebaran 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Belitung Timur Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia