Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Cilegon Pilkada Serentak 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Hasil Akhir Pilgub Kalteng di Tangan Mahkamah Konstitusi

  • Oleh Penulis Opini
  • 08 Januari 2021 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (KPU Kalteng) telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 pada 18 Desember 2020, pukul 17.10 WIB.

Sesuai dengan aturan di Undang-undang Pilkada maka Pasangan Calon (Paslon) memiliki waktu 3 hari kerja untuk mendaftarkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dilakukan Paslon 1 Ben-Ujang dengan tidak ditanda tanganinya Berita Acara Hasil Rekapitulasi oleh Saksi Paslon dan diajukannya permohonan pembatalan hasil ke MK pada 22 Desember 2020.

Dari sisi KPU Kalteng, maka kewajiban menetapkan Rekapitulasi Hasil telah dilaksanakan sesuai waktu tahapan. Sementara dari sisi Paslon yang menggugat merupakan bagian dari hak untuk mengajukan keberatan yang saat ini akan bermuara dalam sengketa di MK.

Hasil akhir dari sengketa tersebut akan diketahui dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kerja setelah gugatan diajukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan MK atau sekitar minggu ketiga Maret 2021. Paling lambat 5 hari setelah putusan MK maka KPU akan menetapkan calon terpilih.

Syarat Mengajukan Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Salah satu syarat formal dalam mengajukan gugatan hasil Pilkada adalah selisih suara sah Paslon. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada angka sekitar 2,6 juta jiwa dan masuk dalam kriteria provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, sehingga gugatan bisa diajukan bila ambang batas atau selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.

Hasil rekapitulasi menyatakan Paslon 1 mendapat 502.800 suara dan Paslon 2 mendapat 536.128 suara. Selisih suara adalah 33.328. Angka ini menjadikan selisih persentase pemilihan suara adalah 3,21%.

Dari 9 Pemilihan Gubernur di Pilkada 2020, ada 7 yang digugat di MK. Dari 7 gugatan ini, hanya 2 yaitu Pilkada Kalimantan Selatan dan Jambi yang memenuhi syarat ambang batas selisih suara.

Syarat selisih hasil ini sebenarnya juga berlaku di negara lain untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Contoh di Pemilu di Amerika Serikat.

Pada Pemilihan Presiden AS 2020, negara bagian Georgia melakukan penghitungan suara ulang secara manual (penghitungan suara resmi awal dilakukan dengan mesin tabulasi) karena selisih suara kurang dari 0,5%.

MK dan Pengadilan Pemilu

MK sebenarnya merupakan pengadilan sementara dalam konteks Pilkada karena di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa kewenangan MK salah satunya mengadili sengketa Pemilu (Pemilihan Presiden dan Legislatif) dan tidak mengadili sengketa Pilkada.

Tetapi karena belum adanya Badan Peradilan Pilkada yang semestinya berada di bawah Mahkamah Agung (MA) maka untuk sementara MK-lah yang menjadi pengadil pertama dan terakhir dalam sengketa yang muncul berdasarkan UU Pilkada.

Dengan demikian maka MK kemudian memiliki kewenangan yang diaturnya untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada. Sengketa Pilkada berbeda dengan urusan judicial review yang menjadi pekerjaan utama MK.

Kalau dalam judicial review pemohon mendalilkan adanya ketidak cocokan Undang-undang dibandingkan dengan UUD 1945, maka dalam sengketa Pilkada pemohon mendalilkan terjadinya hasil (atau proses) yang salah dalam proses Pilkada.

Dalam judicial review obyeknya adalah Undang-undang, maka dalam sengketa Pilkada obyeknya adalah Keputusan KPU (Kabupaten/Kota atau Provinsi).

Dalam konteks sengketa yang diajukan, untuk mengurangi beban MK dalam proses pembuktian dalil pemohon, maka akan dilihat proses yang telah dilakukan dalam lembaga pengawas Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Kabupaten/Kota atau Provinsi).

Bila telah ada putusan yang diambil oleh Bawaslu terkait pengaduan salah satu Paslon maka biasanya MK akan menganggap urusan tersebut telah selesai. Berbeda bila ternyata dalil yang diajukan dalam sengketa ternyata merupakan hal baru yang muncul kemudian.

Pengambilan Keputusan di MK

Perhatian MK sempat melebar ketika keputusan yang diambil mengambil substansi di luar selisih hasil penghitungan suara dengan adanya istilah TSM (Terstruktur-Sistematis-Masif) yang “korban”-nya adalah Sugianto Sabran ketika berlaga dalam Pilkada Kotawaringin Barat di 2010.

Ini adalah satu-satunya sengketa Pilkada yang mendiskualifikasi Paslon dari keseluruhan sengketa Pilkada sampai 2018. Sejak 2015, MK kemudian membatasi pengambilan keputusannya dengan membatasi secara tegas kewenangannya dengan memberlakukan syarat ketat terkait selisih hasil.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum di UU Pilkada. Dalam sengketa di Pilkada serentak 2015 semua gugatan yang selisih perolehan suaranya tidak memenuhi syarat pengajuan sengketa tidak diteruskan dalam pengajuan bukti-bukti.

Hanya 8 dari 152 permohonan (dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada) diteruskan ke sidang pokok perkara dengan hasil 5 ditolak dan 3 dikabulkan. 144 perkara tidak diterima dengan bagian terbesar dari perkara yang tidak diterima karena tidak memenuhi syarat ambang batas (96 perkara).

Di tahun 2017 dari 101 Pilkada, terdapat 60 permohonan sengketa. 9 perkara kemudian berlanjut ke sidang pembuktian dengan hasil 7 ditolak dan 2 dikabulkan sementara 51 perkara diputus tidak dapat diterima atau dilanjutkan.

Sebagian besar permohonan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat ambang batas (33 perkara). Ada 4 permohonan yang diteruskan ke sidang pembuktian walau selisih hasil tidak memenuhi syarat formal yaitu Kota Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang semuanya ada di Papua.

Di tahun 2018, MK meregistrasi 72 permohonan. 8 perkara diproses ke sidang pembuktian dengan 2 perkara dikabulkan, 6 perkara ditolak. Sisa perkara tidak dapat diterima dengan sebagian besar alasan tidak memenuhi syarat ambang batas (39 perkara). Ada 2 sengketa yang diproses MK tanpa memperhatikan selisih hasil terlebih dulu yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai.

Dalam Pilkada di 6 daerah tersebut, MK menyatakan masih ada proses Pilkada yang belum diselesaikan dengan baik sehingga memproses permohonan.

MK tidak mengenyampingkan syarat selisih hasil tapi menunda penerapannya sampai semua proses termasuk administrasi diselesaikan. Dalam putusan akhir, penerapan ambang batas tetap diberlakukan.

Semua keenam daerah tersebut berada di Papua yang memang memiliki keunikan dalam proses Pilkada-nya karena masih kuatnya kepemimpinan-kepemimpinan lokal lewat kepala suku. Pemilihan dengan menggunakan noken serta kepemimpinan lokal ini terkadang dilakukan dengan tidak mengikuti aturan atau administrasi Pilkada.

Sengketa juga bisa terjadi karena KPU Kabupaten/Kota kurang pemahaman terhadap aturan atau bahkan ketakutan karena kondisi yang ada. Sidang di MK bila tidak dibatasi dengan banyaknya alat bukti berpotensi akan berjalan berlarut-larut.

Dalam hal terjadi kesalahan hasil di tempat pemungutan suara (TPS) maka mekanisme yang diminta MK biasanya adalah pembuktian langsung termasuk bila perlu membuka kotak suara di TPS dimaksud dan menghitung ulang surat suara.

Pemohon boleh mengajukan sebanyak-banyaknya TPS yang dianggap terjadi kesalahan penghitungan. Tetapi dengan mekanisme yang sangat terbuka di TPS saat ini, di mana ada saksi, pengawas TPS, sampai masyarakat yang ikut menyaksikan, maka kesalahan hasil sebenarnya telah diminimalisir sejak dini. Termasuk adanya kewajiban memberikan salinan C.Hasil TPS ke seluruh pihak terkait dan pengiriman foto C.Hasil ke Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) untuk akses publik di Internet.

Terkait dengan pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan, dalam konteks penyelesaian cepat dan berkeadilan, maka kesalahan-kesalahan tertentu terkadang diabaikan. Termasuk hal-hal yang bersifat asumsi. Salah satu contoh terkait keberadaan Pemilih yang tidak berhak memilih yang biasanya didalilkan pemohon merupakan pemilih Paslon lain. MK bisa saja menyatakan bahwa karena asas rahasia Pemilu, maka tidak ada yang dapat memastikan suara pemilih tersebut diberikan kepada siapa.

Sengketa Pilkada Kalteng 2020

KPU Kalteng telah bekerja maksimal dengan mengikuti semua tahapan, program, dan jadwal yang ketat. Semua proses dilakukan dengan sangat terbuka. Semua proses dapat diikuti oleh semua pihak tidak hanya peserta Pilkada.

Proses yang memakan waktu berbulan-bulan dan sempat terjadi penundaan karena pandemi Covid-19. Sebagai contoh terkait pendaftaran Pemilih yang merupakan bagian terpanjang dalam persiapan Pilkada, dilakukan dengan tahapan-tahapan yang ketat, terstruktur, sistematis, dan masif.

Terstruktur karena dilakukan oleh struktur KPU sampai ke tingkat bawah di RT/RW melalui PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Sistematis karena dilakukan bertingkat, dilakukan peninjauan terus menerus, dengan jadwal yang ketat serta semua petunjuk terkait pendataan Pemilih diberikan secara lugas sampai ke aturan keluarga yang tidak boleh dipisahkan TPS-nya.

Masif karena data penduduk yang diproses berjumlah jutaan serta melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan masukan termasuk lewat uji publik sampai ke tingkat desa/kelurahan. Bahkan dalam prosesnya KPU Kalteng sampai ikut terlibat dalam gerakan mendukung Perekaman KTP elektronik bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil sampai tingkat desa/kelurahan.

Proses yang lain seperti pendaftaran Paslon, sosialisasi masyarakat, kampanye Paslon pun berlaku hal yang sama. Semua mengikuti tahapan, program dan jadwal yang ketat. Puncaknya pada hari pemungutan suara, semua logistik pemungutan suara dan alat perlindungan diri terkait pandemi Covid-19 bisa disampaikan ke semua TPS dengan baik.

Tidak ada TPS yang mengalami penundaan pemungutan suara walau ada 5 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). 5 dari jumlah keseluruhan 6.045 TPS di seluruh Kalimantan Tengah. PSU yang dilakukan untuk mencapai suatu proses yang sesuai dengan Undang-undang.

Dari semua proses yang ada, dengan hasil yang sudah ditetapkan, KPU Kalteng yakin telah melakukan yang terbaik. Dengan demikian diharapkan putusan MK akan tetap menyatakan sahnya Keputusan KPU Kalteng terkait Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020.

Oleh: Wawan Wiraatmaja

Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Berita Terbaru