Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Viral, Anggota DPRD Kotim Adu Mulut di Lahan Sawit dengan Petugas Keamanan dan Manajemen PT KMA

  • Oleh Naco
  • 08 Januari 2021 - 19:50 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Konflik antara perusahaan perkebunan sawit PT. Karya Makmur Abadi (KMA) dengan warga di sekitarnya berujung kepada adu mulut anggota DPRD Kotim, M Abadi dengan manajemen perusahaan dan aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan di perusahaan tersebut. 

Abadi yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bersama-sama warga melakukan klaim lahan. Salah satunya untuk menuntut kewajiban plasma yang harus direalisasikan perusahaan di Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu.

“Memang benar hal  itu saya memang berada dipihak masyarakat. Sebenarnya aksi itu bukan anarkis tetapi bagaimana perusahaan ini bisa duduk bersama untuk merealisasikan kewajibannya terhadap masyarakat,” kata Abadi, Jumat, 8 Januari 2021 saat dikonfirmasi terkait videonya yang beredar dan viral di medsos.

Kejadian dalam video itu terjadi sekitar Senin, 4 Januari 2021 lalu. Di mana saat itu warga sedang melakukan aksi pendudukan paksa lahan perkebunan itu.

Tidak berselang lama mereka didatangi petugas kepolisian bersenjata lengkap bersama pihak perusahaan. Di situ pihak perusahaan meminta mereka untuk segera membubarkan diri dari aksi tersebut. Namun, warga bersama dengan Abadi itu tetap bersikukuh dengan sikapnya.

“Saya bilang kita ini tidak mau berbuat pidana, kita ini tahu aturan, tapi kalau masyarakat kita ini diinjak-injak. Kalau saya ini pikir untuk saya sendiri gajinya saya di DPRD saya 1 juta satu hari, tapi bapak lihat di desa sana bagaimana,”kata Abadi dalam rekaman  video yang beredar luas tersebut.

Abadi menyebutkan kehadiran perusahana itu sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Bahkan tindak tanduk perusahaan baginya sudah diketahuinya.

"Kami awalnya berharap  hadirnya PT ini bagaimana bisa memikirkan nasib masyarakat yang hampir tidak makan ini," kata Abadi.

Abadi di video itu juga menyayangkan sikap perusahaan di mana selalu membenturkan pihak aparat penegak hukum dengan masyarakat. Hal semacam ini selalu terulang dan bahkan terkesan menjadi legitimimasi dalam menghadapi konflik dengan warga. 

"Selama ini kami masyarakat selalu dibenturkan dengan aparat penegak hukum dan kami juga kasian dengan aparat penegak hukum yang selalu jadi  sasaran buruknya kalau ada sengketa seperti ini. Janganlah dibenturkan masyarakat dengan aparat penegak hukum. Seharusnya perusahaan lapor ke pemerintah daerah dan aparat penegak hukum turun hanya untuk mengamankan,” katanya.

Berita Terbaru