Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Poso Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran ASN Kerja Dari Rumah dan WFO

  • Oleh ANTARA
  • 09 Januari 2021 - 09:15 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh provinsi wilayah Jawa dan Bali membatasi aparatur sipil negara (ASN) bekerja di kantor (work from office/WFO) maksimal 25 persen pada 11-25 Januari 2021.

"Pembatasan itu berlaku kembali sehubungan dengan PPKM yang diberlakukan di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Bali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021," kata Tjahjo dalam pernyataan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam, 8 Januari 2021.

Pejabat pembina kepegawaian yang dimaksud, antara lain Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya, Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta dan sekitarnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Kemudian Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya, dan Gubernur Bali dan Bupati/ Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Tjahjo mengatakan penerapan WFO sebesar 25 persen tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

Melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 67 Tahun 2020 tersebut, Tjahjo pernah meminta agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH), dengan memperhatikan risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya.

SE Menteri PAN-RB tersebut mengatur jumlah pegawai ASN WFH dan WFO dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/ tidak ada kasus, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 100 persen.

2. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 75 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

3. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 50 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

4) Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, mengingat Hasil Rapat Terbatas tanggal 6 Januari 2021 yang juga dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan bahwa Provinsi pada Wilayah Jawa dan Bali memenuhi kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang salah satunya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional.

Dengan demikian, pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan WFO sebesar 25 persen juga dapat diberlakukan bagi ASN di instansi pemerintah yang berlokasi di wilayah Jawa-Bali dengan status PPKM, sesuai dengan SE Menteri PAN-RB Nomor 67 Tahun 2020.

ANTARA

Berita Terbaru

Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

Erick Siapkan BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

  • 19 April 2024 - 04:00 WIB
PBNU Sambut Gembira Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

PBNU Sambut Gembira Rencana Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia

  • 19 April 2024 - 03:00 WIB
Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

Menlu China Tegaskan Dukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB

  • 19 April 2024 - 02:00 WIB
Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

Mayoritas Pengaduan ke Kemenkopolhukam soal Sengketa Lahan

  • 19 April 2024 - 01:00 WIB
Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

Ketua KPU akan Tanggapi Tuduhan Perbuatan Asusila di Waktu yang Tepat

  • 19 April 2024 - 00:00 WIB
Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

Lahan Banyak Kosong, Kaum Milenial di Sukamara Diajak Bertani

  • 18 April 2024 - 23:51 WIB
Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

Sekda Kalteng: Pemanfaatan TTG Beri Nilai Tambah Bagi Masyarakat

  • 18 April 2024 - 23:40 WIB
Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

Polisi Tetapkan Iptu AS Tersangka Penganiayaan Terhadap Istri

  • 18 April 2024 - 23:30 WIB
DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

DPMD Kotim Gandeng Pendamping Desa Bantu BUMDes Urus Legalitas

  • 18 April 2024 - 23:20 WIB
Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

Pemkab Gumas Prioritaskan Perbaikan Dua Jembatan Antarkecamatan ini

  • 18 April 2024 - 23:10 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri